Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia

TRIBUNNEWS.COM, LONDON - Keir Starmer perdana menteri (PM) baru Inggris menegaskan bahwa pihaknya bakal mendukung penuh upaya Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) menangkap 2 tokoh militer Israel.

Adapun dua pejabat tinggi Israel itu adalah PM Israel Benyamin Netanyahu dan menhan Yoav Galant, keduanya dituduh telah menjadi dalang yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza.

Dukungan ini mengemuka setelah Starmer mengatakan kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas bahwa Palestina memiliki hak tak terbantahkan untuk menjadi sebuah negara.

Tak sampai disitu untuk menanggulangi bertambahnya korban jiwa di Gaza akibat serangan udara yang dilakukan Israel, Starmer yang baru diangkat jadi PM Inggris menggantikan Rishi Sunak yang kalah dalam pemilihan umum (Pemilu) tak segan mendesak PM Israel Benyamin Netanyahu agar sang pemimpin Zionis segera melakukan gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina.

Baca juga: PM Inggris Baru, Keir Starmer Menyerukan Perlunya Gencatan Senjata di Gaza yang Jelas dan Mendesak

“Kebutuhan yang jelas dan mendesak akan gencatan senjata, kembalinya sandera, dan peningkatan segera dalam jumlah bantuan kemanusiaan yang menjangkau warga sipil,” kata Keir Starmer kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Sebelum seruan penangkapan Netanyahu dilontarkan oleh Starmer, pemimpin oposisi, ini sempat dituduh sebagai tokoh yang pro Israel dan tidak menyerukan gencatan senjata, mengambil tindakan yang sama dengan Perdana Menteri Konservatif Rishi Sunak. Namun hal tersebut langsung ditentang oleh Starmer.

Di bawah pemerintahan Starmer, Inggris menegaskan bakal membatalkan argumen hukum terkait ICC yang pernah diajukan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Saya memahami penderitaan yang berkelanjutan dan banyaknya korban jiwa di Gaza," ujar Starmer dikutip dari the Guardian.

Kendati Starmer menentang tindakan Invasi yang dilakukan Israel, namun ia meyakinkan Netanyahu bahwa Inggris ingin melanjutkan kerja sama penting untuk mencegah ancaman jahat dengan Israel.

Negara Eropa Membelot, Ingin ICC Segera Tangkap Netanyahu:

1. Norwegia

Norwegia menjadi negara Eropa pertama yang mengumumkan akan menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant apabila surah perintah penangkapan dikeluarkan panel hakim Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

“Apabila surat perintah penangkapan dikeluarkan terhadap Netanyahu dan Gallant atas nama Pengadilan Den Haag, mereka akan diwajibkan untuk menangkap kedua orang itu apabila tiba di Norwegia,” ujar Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide.

2. Prancis

Hal serupa juga dilakukan Prancis, dalam pernyataan resminya pemerintah Prancis menyatakan dukungannya terhadap jaksa ICC yang akan mengajukan perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menteri pertahanannya.

Langkah Prancis ini menandai perpecahan besar antara posisinya dan sekutu Baratnya, termasuk Inggris, Italia, dan Amerika Serikat yang belakangan ini menentang keputusan ICC atas penangkapan Joe Biden.

3. Jerman

Senada dengan yang lainnya, Jerman berkomitmen untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait kejahatan perang apabila International Criminal Court (ICC) merilis surat perintah penangkapan.

Juru bicara Scholz, Steffen Hebestreit menegaskan pemerintah Jerman akan tetap melaksanakan perintah penangkapan jika sudah dirilis ICC terhadap Netanyahu atas dugaan kejahatan perang

4. Belgia

Dukungan juga dilontarkan Menteri Luar Negeri Belgia, Hadja Lahbib, yang berasal dari keluarga asal Aljazair. Di laman media sosial X ia menulis di akun bahwa Brussels menyatakan dukungan penuh untuk Pengadilan Kriminal Internasional.

"Mereka yang melakukan kejahatan di Gaza harus diadili pada tingkat tertinggi terlepas dari siapa pelakunya," sebutnya dalam postingannya.

5. Slovenia

Menyusul yang lainnya Kementerian Luar Negeri Slovenia juga memposting pesan di media sosial X yang mendukung langkah ICC untuk menangkap mereka yang bertanggung jawab atas pertumpahan darah di Gaza.

"Para pelaku yang telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 harus diadili secara independen dan tanpa pandang bulu tanpa pengecualian dan perhatian terhadap status dan posisi mereka," kata Kementerian Luar Negeri Slovenia.