TRIBUNNEWS.COM - Sebuah fenomena langka terjadi dalam pemungutan suara dalam sidang yang digelar para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada sidang Rabu (24/7/2024).

Di sidang tersebut, para anggota dewan melakukan pemungutan suara untuk menentukan legislasi terkait satuan tugas guna menyelidiki kasus percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump pada tanggal 13 Juni.

Hasilnya, suara bulat dari para anggota dewan memutuskan untuk menyetujui pembentukan satgas kasus percobaan pembunuhan Trump.

Dikutip Tribunnews dari Guardians,Pemungutan suara untuk pembentukkan satgas kasus percobaan pembunuhan Trump tersebut menunjukkan hasil akhir 416-0 .

Dengan demikian, seluruh anggota dewan baik dari Partai Republik maupun Demokrat memutuskan untuk meloloskan legislasi tersebut, tanpa terkecuali.

"Melindungi keselamatan dan keamanan pemimpin bangsa kita adalah tanggung jawab yang melampaui ego atau batasan antar partai," kata ketua DPR AS asal Partai Republik, Mike Johnson.

Para anggota partai Demokrat yang biasanya mengkritik Donald Trump juga menyatakan dukungan mereka terhadap pembentukan satgas ini

Anggota dewan dari Partai Demokrat Jim McGovern, mengatakan bahwa apa yang terjadi di Butler adalah serangan yang tercela yang seharusnya tidak pernah terjadi.

"Kita perlu tahu apa yang terjadi. Kita perlu mencari kebenaran. Kita perlu mencegah hal ini agar tidak pernah, tidak pernah terjadi lagi," ungkapnya.

Satgas kasus percobaan pembunuhan Trump ini nantinya akan diisi oleh 13 anggota dewan.

Diperkirakan satgas tersebut akan mencakup tujuh anggota dari Partai Republik dan enam anggota dari Partai Demokrat.

Baca juga: Capres AS Kamala Harris Senggol Donald Trump di Kampanye Perdananya, Singgung Soal Pelecehan

Satgas ini akan bertugas untuk mencari tahu secara menyeluruh terkait apa saja yang salah pada hari percobaan pembunuhan tersebut.

Melalui pembentukan satgas ini, DPR AS berharap nantinya mereka dapat membuat rekomendasi untuk mencegah kegagalan keamanan serupa di masa depan.

Satuan tugas ini nantinya diberi tenggat waktu mengeluarkan laporan final sebelum tanggal 13 Desember.