Pemerintah Bangladesh telah berada di bawah pengawasan internasional atas penanganannya terhadap protes tersebut.

Sejak Jumat (19/7/2024), dalam siaran persnya, Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk sudah menyerukan hal yang sama mengenai investigasi tersebut.

Volker Turk menambahkan, pemerintah Bangladesh yang harus dimintai pertanggungjawaban.

“Harus ada investigasi yang tidak memihak, cepat, dan menyeluruh terhadap serangan ini, dan mereka (Pemerintah Bangladesh) yang harus dimintai pertanggungjawaban,” ujar Turk.

Dalam pernyataan terpisah, sekelompok pakar PBB juga menyerukan penyelidikan independen terhadap tindakan keras pemerintah terhadap pengunjuk rasa.

Salah satu pakar, Irene Khan menyoroti adanya sikap saling menyalahkan dalam pertanggungjawaban peristiwa tersebut.

Pelapor khusus PBB tentang Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat mengatakan, perlunya penyelidikan yang tidak memihak.

"Pemerintah menyalahkan orang lain, orang lain menyalahkan pemerintah; kita memerlukan penyelidikan penuh yang tidak memihak," tutur Khan.

Khan menambahkan, hal tersebut harus dilakukan oleh komunitas internasional, karena tidak adanya kepercayaan kepada pemerintah.

"Namun karena tidak ada kepercayaan pada pemerintah, hal itu harus dilakukan dengan komunitas internasional," tambahnya.

Dia juga menghimbau pemerintah Bangladesh untuk mengundang PBB guna melakukan investigasi.

Baca juga: Protes Bangladesh: Setelah Pengadilan Pangkas Kuota, Lalu Apa?

“Kami menghimbau pemerintah untuk mengundang PBB untuk melakukan investigasi guna mencari tahu, dan meminta pertanggungjawaban para pelaku,” jelasnya.

Sebelumnya, ribuan mahasiswa Bangladesh turun ke jalan awal bulan ini untuk menuntut reformasi sistem kuota pekerjaan di negara tersebut.

Kekerasan tersebut menyebabkan lebih dari 150 mahasiswa pengunjuk rasa terbunuh dan ribuan lainnya telah ditangkap.