TRIBUNNEWS.COM – Dalam beberapa bulan terakhir Israel menghadapi embargo senjata secara diam-diam atau senyap yang dilakukan oleh sejumah negara Barat.

Embargo tersebut termasuk penundaan pengiriman bahan baku untuk keperluan pembuatan senjata Israel.

Situasi seperti itu dianggap membahayakan kemananan nasional Israel.

Media Israel bernama Yedioth Ahronoth melaporkan, Inggris mungkin akan mengumumkan penghentian ekspor senjata ke negara Zionis itu.

Selain Inggris, negara lain yang diam-diam mengembargo Israel ialah Prancis.

Satu perusahaan manufaktur Prancis dikabarkan sudah berbulan-bulan menunda pengiriman bahan mentah yang digunakan untuk proyek operasional Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

Proyek senilai miliaran dolar itu tetap berlanjut, tetapi perkembangannya lambat sehingga tanggal rampungnya harus mundur.

Adanya kelambatan juga dirasakan dalam pengembangan sistem alat tempur lain milik IDF.

Sebagai contoh, produksi tank Merkava dan Namer APC bergantung pada ratusan pihak pemasok bahan. Beberapa di antaranya dari luar negeri.

Akibat embargo itu Kementerian Pertahanan Israel terpaksa mencari alternatif pemasok senjata di Eropa Timur, Amerika Selatan, dan Asia.

Dua negara yang turut disebut sebagai menjadi pemasok ialah India dan Serbia.

Baca juga: Israel Bersiap Serbu Lebanon, Markas IDF Malah Diserbu Perusuh Bersenjata dan Berseragam Tentara

Adapun Inggris menjadi salah satu pemain utama dalam bisnis ekspor senjata. Israel mulai berjaga-jaga seandainya Inggris nantinya menghentikan ekspor.

Israel khawatir negara-negara lain akan mengikuti jejak Inggris karena ada “efek domino”.

Dilaporkan ada satu negara yang menolak menyediakan bahan mentah yang dibutuhkan Israel untuk membuat amanisi.

Padahal, sebelum perang di Jalur Gaza meletus tanggal 7 Oktober 2023, negara itu aktif berdagang dengan Israel.

Negara Zionis itu meyakini keputusan Inggris untuk meninjau lisensi ekspor senjata berkaitan erat dengan keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang meminta negara-negara di dunia ini untuk tidak membantu Israel.

“Tinjauan atas kepatuhan Israel terhadap hukum kemanusiaan internasional sedang dilakukan,” kata juru bicara pemerintah Inggris.

Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy juga mengatakan hal serupa. Dia berujar para pejabat Inggris tengah meninjau kepatuhan Israel.

Pemerintahan Inggris yang saat ini dikuasai Partai Buruh mulai bertindak tegas kepada Israel.

Inggris baru-baru ini mengumumkan akan melanjutkan pendanaan untuk UNRWA, badan PBB yang menangani pengungsi Palestina.

Kemudian, Inggris mengurungkan niatnya untuk menyampaikan keberatan atas surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Surat itu dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Baca juga: Tak Ada yang Tersisa, Hizbullah akan Habisi Tank Israel jika IDF Serbu Lebanon

Adapun pemerintah Inggris sebelumnya yang dipimpin oleh Rishi Sunak dari Partai Konservatif mengajukan keberatan atas surat penangkapan itu.

Pada bulan Juli lalu media terkenal asal Amerika Serikat (AS) bernama New York Times melaporkan bahwa IDF kekurangan beragam amunisi.

Amunisi itu termasuk peluru tank berkaliber 120 mm yang banyak digunakan saat perang.

Di samping itu, IDF juga dilaporkan kekurangan suku cadang tank dan kendaraan militer lainnya.

Habisnya amunisi di gudang senjata dan risiko pecahnya perang dengan Hizbullah dilaporkan membuat beberapa jenderal Israel akan bersedia menerima gencatan senjata.

Mantan Penasihat Keamanan Nasional Israel Eyal Haluta meyakini gencatan senjata di Gaza akan memungkinkan militer Israel untuk kembali mempersenjatai diri.

Di samping itu, gencatan senjata akan memungkinkan Israel untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik dalam menghadapi Hizbullah jika perang besar pecah.

(Tribunnews/Febri)