Pejabat Inggris Pilih Resign Usai Negaranya Nekat Pasok Senjata Perang ke Israel
Lily Greenberg Call seorang Pejabat Departemen Dalam Negeri AS juga turut melakukan resign, disusul Anna Del Castillo Pejabat Gedung Putih.
Penulis: Namira Yunia Lestanti
Editor: Seno Tri Sulistiyono
![Pejabat Inggris Pilih Resign Usai Negaranya Nekat Pasok Senjata Perang ke Israel](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/bendera-inggris_20141127_091532.jpg)
Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia
TRIBUNNEWS.COM, LONDON – Pejabat Kementerian Luar Negeri Inggris dilaporkan mengundurkan diri dari kursi jabatannya, sebagai bentuk protes usai negaranya mendukung aksi genosida Israel dengan melanjutkan pengiriman pasokan senjata ke pasukan Benyamin Netanyahu.
"Dengan sedih saya mengundurkan diri setelah lama berkarir di dinas diplomatik. Saya tidak dapat lagi menjalankan tugas saya dengan mengetahui bahwa Departemen ini mungkin terlibat dalam Kejahatan Perang," bunyi surat yang dirilis Pejabat Kementerian Luar Negeri Inggris.
Kantor Kementerian Luar Negeri Inggris menolak berkomentar mengenai kasus ini, namun menurut informasi yang beredar surat pengunduran diri yang mengkritik penjualan senjata pemerintah ke Israel dikaitkan dengan Mark Smith, seorang diplomat yang bekerja di Kantor Luar Negeri.
Hal tersebut juga dibuktikan lewat konfirmasi dari BBC International, menyebut Smith yang bekerja dalam bidang penanggulangan terorisme, telah mengundurkan diri sebagai bentuk protes terhadap penjualan senjata ke Israel.
Baca juga: Skotlandia Tegaskan Tolak Undangan dari Israel hingga Gencatan Senjata di Gaza Terwujud
Sebelum resign dari kursi kepemimpinannya, Mark Smith diketahui menjadi sosok penting yang menangani lisensi ekspor senjata Inggris ke Timur Tengah.
Sudah bertahun-tahun lamanya para menteri mengklaim bahwa Inggris menerapkan sistem lisensi ekspor senjata paling ketat dan transparan di dunia.
Namun kenyataannya justru sebaliknya, untuk membantu pasukan Israel berperang di medan Gaza Inggris makin jor-joran mengekspor senjatanya ke Tel Aviv.
Menurut data Departemen Bisnis dan Perdagangan Inggris sejak 7 Oktober 2023 negaranya telah mengeluarkan 108 izin ekspor senjata ke Israel, sementara lebih dari 300 izin masih aktif hingga bulan Mei. Alasan ini yang mendorong Smith resign dari jabatannya, untuk menghindari keterlibatan dalam genosida Israel.
Adapun daftar perusahaan Inggris yang aktif memasok persenjataan dan perangkat militer bagi Israel diantaranya BAE Systems, Atlas Elektronik UK, MPE, Meggitt, Penny + Giles Controls, Redmayne Engineering, Senior PLC, Land Rover, dan G4S.
Pejabat AS Resign Massal, Dalih Kecewa dengan Biden
Aksi resign massal seperti ini sebelumnya juga melanda Amerika Serikat (AS).
Setidaknya ada 12 pejabat pemerintahan AS yang berasal dari berbagai departemen telah mengajukan pengunduran diri sebagai bentuk protes atas kebijakan Presiden Joe Biden di Gaza.
Adapun daftar pejabat AS yang mengundurkan diri selama beberapa bulan terakhir diantaranya ada Maryam Hassanein yang menjabat sebagai Asisten Khusus pada Departemen Dalam Negeri AS. Mohammed Abu Hashem dari Angkatan Udara AS, Riley Rivermore seorang Insinyur Angkatan Udara AS, Stacy Gilbert Departemen Luar Negeri AS, dan Alexander Smith - Kontraktor USAID.
Tak sampai disitu Lily Greenberg Call seorang Pejabat Departemen Dalam Negeri AS juga turut melakukan resign, disusul Anna Del Castillo Pejabat Gedung Putih.
Kemudian ada Hala Rharrit Jubir Departemen Luar Negeri AS, Annele Sheline dan Tariq Habash dari Departemen Pendidikan AS serta Harrison Mann Angkatan Darat AS dan terakhir Josh Paul Pejabat Departemen Luar Negeri AS.
Dalam laporannya para pejabat AS menegaskan bahwa mereka mengundurkan diri lantaran muak dengan kebijakan dan tindakan Biden yang cenderung pro-Israel.
Bahkan baru baru-baru ini Biden sempat memerintahkan para bawahannya untuk menyiapkan makalah palsu tentang kematian anak dan ibu di Palestina.
Hal tersebut yang kemudian membuat para pejabat AS geram hingga mereka kompak melakukan undur diri massal, yang berpotensi mengancam keutuhan kabinet pemerintahan Joe Biden