TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak 75 persen warga Israel menilai bahwa pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sangat buruk dalam mengelola konflik dengan Hizbullah.

Hal itu terungkap melalui hasil surveri terbaru oleh Channel 12 Israel.

Dalam survei tersebut, hanya 18 persen responden yang berpendapat bahwa pemerintah menangani perang dengan baik, sementara 7 persen mengatakan mereka tidak tahu.

Survei ini menunjukkan ketidakpuasan yang meluas terhadap cara Netanyahu menangani konflik di Israel utara serta kecurigaan atas motifnya dalam menangani isu sandera.

Kekhawatiran akan pecahnya perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah meningkat setelah serangkaian serangan lintas perbatasan, terutama setelah pembunuhan komandan senior Hezbollah, Fuad Shukr, di Beirut pada 30 Juli 2024 kemarin.

55 persen warga Israel percaya pemilu dini harus segera diadakan

Survei ini juga menemukan bahwa 55 persen warga Israel percaya pemilu dini harus segera diadakan, sementara 36 persen berpikir pemerintahan saat ini harus tetap berjalan.

Sebanyak 9 persen responden tidak yakin, dikutip dari CNBC.

Israel terakhir kali menggelar pemilihan legislatif pada November 2022, yang menghasilkan pembentukan pemerintahan yang dipimpin oleh Netanyahu, yang terdiri dari faksi-faksi religius dan nasionalis sayap kanan.

Pemerintahan ini telah digambarkan oleh beberapa pejabat, termasuk Presiden AS Joe Biden, sebagai yang "paling ekstrem" dalam sejarah Israel.

Jika pemilu dini tidak diadakan, pemilu parlemen berikutnya dijadwalkan pada Oktober 2026, sekitar 14 bulan dari sekarang. 

Baca juga: Konflik Israel-Hizbullah Memanas, Maskapai Tangguhkan Penerbangan ke Tel Aviv dan Beirut

59 persen warga Israel mendukung negosiasi pertukaran sandera

Survei tersebut juga menemukan bahwa 59 persen warga Israel mendukung kesepakatan dengan Hamas untuk memastikan kembalinya sandera Israel di Gaza, sementara 21 persen menentang syarat-syarat kesepakatan saat ini, dan 20 persen tidak yakin.

Selain itu, 59 persen responden percaya bahwa penanganan Netanyahu terhadap isu sandera didorong oleh "pertimbangan politik," dibandingkan dengan 37 persen yang berpikir dia bertindak atas dasar "motivasi objektif," dan 13 persen yang tidak yakin.

Sebelumnya, menteri kabinet sayap kanan Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich mengancam akan keluar dari pemerintahan jika Netanyahu setuju untuk melakukan kesepakatan dengan Hamas untuk menghentikan permusuhan dan menukar tahanan.

Pada Sabtu (24/8/2024) malam, Hamas mengumumkan bahwa delegasi yang dipimpin oleh pejabat senior Khalil Al-Hayya akan tiba di Kairo atas undangan mediator dari Mesir dan Qatar untuk membahas hasil negosiasi terbaru yang diadakan di Kairo.