Komite ini kemudian menyetujui rekomendasi Amerika Serikat (AS), terkait pemindahan segera 100.000 pengungsi Yahudi di Eropa ke Palestina, dan merekomendasikan tak ada negara Arab atau Yahudi di Palestina.

Akan tetapi, implementasi rekomendasi ini ternyata tak mudah.

Partai Buruh Inggris berang karena Presiden AS Harry S Truman mendukung imigrasi 100.000 pengungsi Yahudi, tetapi menolak temuan komite lainnya.

Mengutip Kompas.com pada 14 Mei 2021, kondisi inilah yang membuat Inggris mengumumkan niatnya menyerahkan Mandat Palestina ke tangan PBB.

PBB lalu membentuk Komite Khusus untuk Palestina (UNSCOP) pada 15 Mei 1947.

Terdiri dari 11 negara, komite ini melakukan sidang dan kunjungan ke Palestina untuk melakukan investigasi.

Pada 31 Agustus 1947, laporan UNSCOP merekomendasikan kepada Sidang Umum PBB sebuah skema pembagian wilayah Palestina dalam masa transisi, selama dua tahun dimulai pada 1 September 1947.

Pembagian itu terdiri atas negara Arab merdeka (11.000 km persegi), negara Yahudi (15.000 km persegi), sedangkan kota Yerusalem dan Betlehem akan berada di bawah kendali PBB.

Usulan ini tidak memuaskan kelompok Yahudi maupun Arab.

Bangsa Yahudi kecewa karena kehilangan Yerusalem.

Namun, kelompok Yahudi moderat menerima tawaran ini dan hanya kelompok-kelompok Yahudi radikal yang menolak.

Sementara itu, kelompok Arab khawatir pembagian ini akan mengganggu hak-hak warga mayoritas Arab di Palestina.

Dalam pertemuan di Kairo, Mesir, pada November dan Desember 1947, Liga Arab mengeluarkan resolusi yang menyetujui solusi militer untuk mengakhiri masalah ini.

Dalam kenyataannya, sejumlah negara Arab memiliki agenda tersendiri.