TRIBUNNEWS.COM -- Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyindir negara-negara Barat yang tidak menghentikan ekspor komponen senjata-senjata yang digunakan Rusia untuk menginvasi negaranya.

Ia menginginkan agar mereka menutup akses komponen yang digunakan Rusia dalam memproduksi Rudal.

"Hari ini, kami berbicara, khususnya, tentang bagaimana membuat tindakan sanksi dan penguatan Ukraina lebih efektif dan kuat.

Baca juga: Ukraina Tetap Duduki Kursk, Zelensky Ogah Umbar Prestasi setelah Tahun Lalu Gagal Balas Rusia

Sayangnya, Rusia masih dapat memproduksi rudal berdasarkan komponen dari berbagai negara di seluruh dunia. Selain itu, pemerintah Rusia menciptakan berbagai skema untuk menghindari sanksi.

Semua ini dapat dihentikan hanya dengan kerja sama yang kuat dan tepat waktu oleh semua negara yang menghargai tatanan internasional yang normal berdasarkan aturan dan mencari perdamaian," kata Zelensky dikutip dari Ukrinform, Kamis (5/9/2024).

Saat ini puluhan negara-negara Barat dan Asia yang menjadi sekutu Ukraina memberikan sanksi ekonomi ke Rusia. Namun pada kenyataannya, Moskow masih bebas memproduksi rudal dan senjata lain seperti pesawat nirawak (UAV) atau drone dengan suku cadang dari luar negeri.

The Russia Times memberitakan sejumlah rudal yang ditembakkan Rusia ke Ukraina dan membuat kerugian banyak di pihak Ukraina adalah Kinzhal Kh-101.

Rudal itu merupakan senjata mematikan yang dilengkapi dengan bahan peledak seberat ratusan kilogram.

Berdasarkan Ukraina Visit, menyebutkan Badan Nasional untuk Pencegahan Korupsi (NAPC) menerbitkan basis data komponen asing dalam senjata Rusia, menjadi jelas bahwa hampir tidak ada komponen Rusia dalam senjata ini. Sebaliknya, hampir 75 persen dari semua komponen diproduksi oleh perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat.

Sementara untuk Khinzal sendiri, 78 persen suku cadangnya berasal dari AS.

Rusia memang memiliki kemampuan membeli suku cadang rancangan Barat di pasar terbuka dan mengimpornya melalui Tiongkok.

Ini menjadi keberhasilan Moskow dalam menghindari sanksi masa perang.

Baca juga: Empat Drone Shahed Rusia Nyasar ke Belarus, Sebuah Jet Tempur Langsung Dikerahkan

Produksi Kh-101 meningkat delapan kali lipat dari 56 pada tahun 2021 menjadi 420 tahun lalu, menurut laporan bulan lalu oleh Royal United Services Institute (RUSI), lembaga pemikir pertahanan Inggris.

Laporan RUSI tahun 2022 mengatakan Kh-101 memiliki 31 komponen asing dengan suku cadang yang diproduksi oleh perusahaan termasuk Intel Corporation yang berbasis di AS dan Xilinx milik AMD.

Namun para ahli juga mengatakan kepada Financial Times bahwa komponen selundupan yang tidak dimaksudkan untuk penggunaan militer menyebabkan rudal jelajah Rusia gagal hingga 20% dari waktu, hingga mencegah peluncuran sepenuhnya.

Meskipun ekspor produk penggunaan ganda, yang meliputi berbagai chip, papan sirkuit, dan sirkuit mikro, telah dilarang di Rusia, Rusia terus memproduksi senjata dari komponen asing.

Pertama-tama, para ahli mengaitkan hal ini dengan ekspor ulang melalui negara-negara Asia Tenggara. Alasan kedua adalah Rusia mempekerjakan sejumlah besar orang yang menyelundupkan barang elektronik yang dikenai sanksi ke Rusia.

Secara umum, hampir 30 negara membantu Rusia memproduksi senjata. Amerika Serikat merupakan salah satu "importir" komponen terbesar, yang mencakup hampir 75% dari semua komponen yang ditemukan dalam senjata Rusia, yang dalam hal unit adalah 1813 dari 2453 komponen, termasuk sirkuit mikro, transistor, dan kapasitor.

Pada saat yang sama, Rusia sendiri hanya memproduksi 13 komponen dari seluruh daftar yang diselidiki NACP. Komponen tersebut sebagian besar adalah penerima GPS dan navigasi untuk beberapa jenis UAV dan "bodi" untuk rudal.

Selain komponen dari perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat, sedikitnya adalah:

- 119 komponen dari Swiss

- 96 dari Jepang

- 87 dari Tiongkok

- 78 dari Jerman

- 62 dari Belanda

- 59 dari Taiwan

Serta berbagai rincian dari perusahaan yang terdaftar di Inggris, Korea, Prancis, Belgia, Korea Utara, Thailand, Italia, Israel, Swedia, Singapura, Kanada, Portugal, Turki, Belarus, Spanyol, Polandia, Denmark, Filipina, Uzbekistan, dan Irlandia.