Ia juga berharap dualisme kepemimpinan ini tidak berlarut-larut.

Mengapa dualisme Kadin bernuansa politis?

Anin dan Arsjad adalah rival sejak Munas Kadin ke-8 pada 2021. Keduanya menginginkan kursi nomor satu Kadin Indonesia. Sebelum Munas berlangsung suara Kadin juga terbelah soal dukungan di antara dua konglomerat.

Namun, hari-hari sebelum pertarungan tiba, Anin dan Arsjad menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Dalam keputusannya, mereka diklaim bersepakat membagi peran dalam Kadin Indonesia: Arsjad Rasyid sebagai Ketua Umum, dan Anindya Bakrie menjadi Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Kadin.

"Sudah ada kesepakatan, musyawarah untuk mufakat, yang telah kami sampaikan ke Bapak Presiden, keduanya setuju untuk dua-duanya menjadi ketua, tapi bedanya yang satu Ketua Dewan Pertimbangan Anindya Bakrie, yang satu jadi Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad, tentunya ini akan dibawa ke munas," kata Rosan Roeslani yang ikut mendampingi keduanya menemui Presiden seperti dikutip Antara.

Rosan adalah Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2015–2021.

Saat itu, Arsjad yang menang secara aklamasi disebut-sebut dekat dengan Jokowi termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Kala itu hubungan Jokowi dengan Megawati belum mengalami ‘panas-dingin’ seperti sekarang.

Dalam perjalanannya, Arsjad ditunjuk Megawati sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud yang didukung PDIP, PPP, Perindo dan Hanura dalam Pilpres 2024.

Namun, pesta rakyat yang bertepatan pada hari Valentine 2024 membawa kemenangan bagi Prabowo-Gibran yang didukung Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN dan empat partai non-parlemen.

Sebelum hari pencoblosan, Prabowo Subianto menyempatkan diri bertemu dengan sekutu politik sekaligus Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie, yang juga ayah dari Anindya. Foto kebersamaan mereka diabadikan melalui akun Instagram Prabowo.

“(Konstelasi politik) berubah. Jokowi yang tadinya sama Mega, sekarang Jokowi sangat tergantung sama Prabowo. Sementara Prabowo sendiri kan ada sobat-sobatnya. Itu enggak bisa dipungkiri,” kata pengamat ekonomi, Yanuar Rizky.

Kata Yanuar, jika Arsjad tetap bertahan menjadi ketua umum kadin, tapi hal itu tidak diinginkan oleh penguasa pemerintahan, maka usaha yang dipimpinnya bisa “seret”. Sejauh ini pihak Arsjad mengeklaim masih memperoleh dukungan dari 21 Kadin Provinsi.

“Ngelawan penguasa enggak (akan) dapat izin konsesi IUP (Izin Usaha Pertambangan)... pengurus-pengurus pendukung dia, lama-lama kempes juga,” tambah Yanuar.

Apa keuntungan menjadi ketua umum Kadin?

“Akses berada dalam kekuasaan,” kata Yanuar.

Proteksi, izin usaha, sampai kerjasama internasional sudah jadi jaminan bagi ketua Kadin.

“Jadi artinya, pemerintah kalau pertemuan G2G (antar pemerintah), ada pertemuan B2B (antar pelaku usaha) pasti B2B-nya orang Kadin,” katanya, sambil menambahkan perebutan kursi ketua Kadin ini ibarat “anak-anak Menteng yang rebutan mainan”.

Apa artinya dualisme kepemimpinan ketua umum Kadin buat khalayak luas?

Secara ekonomi, “tidak ada urusannya dengan rakyat kebanyakan,” kata Yanuar.

Dia menambahkan “job creation (pembukaan lapangan pekerjaan) juga masih jauh.”

Ia menggarisbawahi, kekisruhan kepengurusan Kadin merupakan pertarungan elite, yang menunjukkan tatanan bisa “diacak-acak” sebagaimana kisruh Golkar, termasuk ‘pembajakan demokrasi’ dalam pilpres 2024.