TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) menjadi dalang di balik invasi darat Israel ke Lebanon.

Sergey Lavrov mengatakan, AS telah mendorong Israel untuk memperluas zona perangnya ke Lebanon.

"Sejak Israel melancarkan invasi darat ke Lebanon pada malam 1 Oktober, belum ada satu pun kata kecaman dari pemerintah AS tentang tindakan agresi terhadap negara berdaulat ini," kata Lavrov, dikutip dari Al Mayadeen.

"Dengan cara ini, Washington sebenarnya mendorong sekutu Timur Tengahnya untuk terus memperluas zona perang," lanjutnya.

Menurut Lavrov, yang menyoroti "perkembangan tragis dan tidak dapat diterima" terkait perang tersebut, yang oleh Federasi Rusia disebut sebagai "konflik" antara negara-negara Arab dan pendudukan Israel, ada kenyataan penting yang harus diakui, "Keamanan haruslah setara dan tidak dapat dibagi-bagi untuk semua orang, atau tidak akan ada satu pun".

Dalam konteks ini, Lavrov juga mengutuk praktik pembunuhan "rutin" yang dilakukan pendudukan Israel yang telah terjadi di Timur Tengah dan di Teheran.

Ia juga mengutuk upaya "Israel" untuk melanggar kedaulatan Lebanon di perbatasan selatan Lebanon saat negara itu berupaya melakukan invasi darat ke Lebanon.

Kekhawatiran AS di Awal Perang Israel-Hamas

Ketika Israel menggempur Gaza utara dengan serangan udara Oktober lalu dan memerintahkan evakuasi lebih dari satu juta warga Palestina dari daerah itu, seorang pejabat senior Pentagon menyampaikan peringatan tegas kepada Gedung Putih.

Evakuasi massal akan menjadi bencana kemanusiaan dan dapat melanggar hukum internasional, yang berujung pada tuduhan kejahatan perang terhadap Israel, tulis Dana Stroul, yang saat itu menjabat sebagai wakil asisten menteri pertahanan untuk Timur Tengah, dalam email pada 13 Oktober kepada para pembantu senior Presiden Joe Biden.

Stroul menyampaikan penilaian oleh Komite Internasional Palang Merah yang membuatnya "merinding sampai ke tulang," tulisnya.

Baca juga: Tentara Israel Klaim Bunuh Muhammad Rashid Skafi, Komandan Sistem Komunikasi Hizbullah

Dikutip dari Reuters, saat perang Gaza mendekati satu tahun, email Stroul dan komunikasi lain yang sebelumnya tidak dilaporkan menunjukkan perjuangan pemerintahan Biden untuk menyeimbangkan kekhawatiran internal atas meningkatnya kematian di Gaza dengan dukungan publiknya terhadap Yerusalem setelah serangan Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober.

Reuters meninjau tiga set pertukaran email antara pejabat senior pemerintahan AS, tertanggal 11 hingga 14 Oktober, beberapa hari setelah krisis dimulai.

Email-email tersebut, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, mengungkapkan kekhawatiran sejak awal di Departemen Luar Negeri dan Pentagon bahwa meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza dapat melanggar hukum internasional dan membahayakan hubungan AS dengan dunia Arab.

Pesan-pesan tersebut juga menunjukkan tekanan internal dalam pemerintahan Biden untuk mengubah pesannya dari sekadar menunjukkan solidaritas dengan Israel menjadi mencakup simpati bagi warga Palestina dan perlunya mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza.