Inklusivitas dan politik gender telah menjadi topik hangat di Jerman. Pemerintahan haluan kiri-tengah di Jerman, yang terdiri dari Partai Sosial Demokrat (SPD), Partai Hijau, dan Partai Demokrat Bebas (FDP) yang berhaluan neoliberal, telah mengambil alih pemerintahan pada akhir 2021 lalu, dengan janjinya dalam hal kemajuan dan modernisasi, termasuk usulan perubahan undang-undang tersebut dalam perjanjian koalisi partai-partai mereka.

Hal itu ditentang oleh blok oposisi terbesar, Demokrat Kristen konservatif (CDU) dan Serikat Sosial Kristen Bayern (CSU) dan juga partai Alternative for Germany (AfD) yang berhaluan populis sayap kanan.

Undang-undang Penentuan Nasib Sendiri ini baru disahkan pada April 2024, setelah melewati perdebatan sengit di mana sejumlah pembatasan juga ditambahkan.

Diskusi yang dibingkai oleh rasa takut

Hümpfner menyatakan penyesalannya bahwa kecemasan dan ketakutan terhadap aksi pelecehan telah membingkai perdebatan, dengan kaum transgender yang berulang kali berperan sebagai pelaku potensial. "Berkali-kali selama proses legislasi, banyak terlupakan bahwa ini adalah tentang hak-hak dasar kelompok yang terpinggirkan yang masih sangat dirugikan.”

Perubahan yang dilakukan ini termasuk memberikan hak kepada pemilik untuk memutuskan apakah akan menolak seseorang masuk ke tempat mereka atau tidak, atas dasar jenis kelamin. "Ada banyak diskusi terjadi di tempat sauna perempuan. Pengalaman kami, banyak transpuan yang jarang atau bahkan tidak pernah masuk ke sauna, karena saat berada di tempat itu, mereka banyak ditatap orang atas fisik mereka yang dianggap tidak menyenangkan,” kata Hümpfner.

Kekhawatiran lain yang muncul selama diskusi seputar pengesahan RUU itu adalah tentang kemungkinan transpuan mendapatkan akses ke tempat perlindungan perempuan. Asosiasi Tempat Perlindungan Perempuan (FHK) mengatakan kepada surat kabar Jerman, Tagesspiegel, bahwa hal itu tidak berdasar: "Kami tidak mengetahui satu kasus apa pun dari keanggotaan kami mengenai transgender yang menyalahgunakan rumah aman atau justru mengalami kekerasan di sana, meski transgender secara teratur menggunakan rumah aman itu selama bertahun-tahun dan mendapatkan perlindungan di dalamnya, tanpa basa-basi.

Richard Köhler juga berpendapat bahwa perdebatan diskusi itu diarahkan untuk meracuni wacana publik dan membuat masyarakat terpecah-belah. Dia mengatakan bahwa komunitas trans mengalami peningkatan permusuhan dan pelecehan, sebagai akibatnya.

"Kami melihat serangan yang terorganisir terhadap demokrasi, terhadap kesetaraan, terhadap keragaman dalam masyarakat kita. Dan ini disengaja juga diatur serta dibiayai dengan sangat besar.” Ia mengatakan bahwa kaum trans menjadi sasaran empuk karena mereka adalah kelompok minoritas kecil yang berjumlah sangat sedikit.

Ketakutan perempuan yang diperalat

Beate von Miquel, ketua Dewan Nasional Organisasi Perempuan Jerman (DF) dan seorang peneliti gender, mengatakan kepada DW bahwa masalah ini telah diperalat secara politis dan telah menjadi bagian dari perang budaya oleh kelompok-kelompok sayap kanan yang terkenal melawan dukungan terhadap hak-hak perempuan. "Sungguh menyakitkan bagi aktivis perempuan bahwa hal ini telah menjadi isu yang sangat memecah belah. Kita tidak boleh membiarkan diri sendiri mudah dipecah belah,” tambahnya.

Von Miquel, mewakili 60 asosiasi dan kelompok perempuan lainnya, memperingatkan bahwa komunitas trans dan organisasi perempuan tidak boleh dipermainkan satu sama lain.”

"Ada kekhawatiran bahwa kategori perempuan akan hilang dan tidak lagi tentang perempuan,” tambah Miquel. "Kami akan tetap menjadi Dewan Perempuan Jerman. Namun harus ada lebih banyak kebebasan dan keragaman serta individualitas, ada lebih dari satu cara untuk menjalani gender dan menjadi seorang perempuan.”

Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris