IKEA dan parlemen Jerman Bundestag minggu lalu mengumumkan bahwa perusahaan furnitur raksasa Swedia itu akan menyumbang sekitar 6 juta euro untuk kas dana kompensasi kerja paksa yang dirancang pemerintah Jerman. Dana itu untuk memberikan kompensasi kepada para korban kerja paksa di masa rezim sosialis Jerman Timur dulu.

Hingga reunifikasi Jerman tahun 1990, negara sosialis Jerman Timur memaksa tahanan di penjara bekerja untuk perusahaan-perusahaan Barat, antara lain IKEA. Tahun 2012, IKEA sudah mengisyaratkan akan menyumbangkan santunan kepada mantan narapidana kerja paksa. Perusahaan-perusahaan Barat yang juga terlibat dalam sistem kerja paksa itu antara lain perusahaan Otto, Quelle, dan raksasa jaringan supermarket Aldi.

Evelyn Zupke, komisaris federal untuk korban kediktatoran Jerman Timur mengatakan, komitmen IKEA terhadap dana kompensasi merupakan terobosan. Keputusan IKEA untuk memikul tanggung jawab atas perannya patut dihormati, kata Evelyn Zupke kepada DW.

"Jalan ini juga sangat menunjukkan bagaimana kita masih bisa membantu mereka yang menderita di bawah kediktatoran, bahkan hingga saat ini,” katanya.

Dieksploitasi demi kepentingan ekonomi Jerman Timur

Dana kompensasi ini masih harus disetujui oleh Bundestag pada akhir tahun ini. Sampai saat ini, dana kompensasi sudah ada untuk korban yang ada di negara-negara bagian bekas Jerman Timur dulu. Setiap korban menerima bayaran beberap ratus euro. Tetapi mereka yang pindah ke Jerman bagian barat tidak berhak menerima kompensasi. Namun hal itu kini akan berubah.

Saat ini, para korban rezim Jerman Timur menerima "dana pensiun" sebesar 330 euro per bulan. Mereka ini adalah tahanan yang setidaknya menjalani tahanan 90 hari antara tahun 1945 sampai 1990 di Jerman Timur tanpa proses hukum yang benar.

Evelyn Zupke menghitung bahwa janji kompensasi IKEA bisa bernilai jutaan euro dan dapat memberikan dukungan finansial kepada sekitar 2.000 korban. Dia berharap perusahaan-perusahaan Jerman kini juga akan berpartisipasi dalam pendanaan dama kompensasi. "Secara konkrit, saya ingin perusahaan seperti Aldi dan Otto akhirnya melihat masalah ini lebih mendalam,” ujarnya.

Perusahaan-perusahaan tersebut sejauh ini menolak memberikan kompensasi kepada mantan pekerja paksa.

Kerja paksa di penjara untuk dapat devisa

Bulan April lalu, Universitas Humboldt di Berlin merilis hasil penelitian yang mendokumentasikan sejumlah kasus yang memberatkan. Studi tersebut merinci bagaimana tahanan politik dipaksa untuk memproduksi, antara lain, stoking yang dijual oleh Aldi. Beberapa produk yang dibuat oleh pekerja paksa di penjara-penjara Jerman Timur ditemukan di toko-toko dan katalog pesanan di Jerman Barat. Narapidana di Cottbus, misalnya, harus membuat kamera Praktica, yang dijual oleh perusahaan Jerman Quelle dan Otto kepada pelanggan mereka. Para tahanan di Dessau dipaksa memproduksi kaset audio untuk perusahaan kimia dan media Jerman, Magna. Beginilah cara negara sosialis Jerman Timur dulu mengumpulkan devisa yang sangat dibutuhkan.

"Tenaga para tahanan dieksploitasi untuk kepentingan perekonomian terencana negara,” kata penelitian Universitas Humboldt. "Sejak tahun 1950-an hingga akhir Jerman Timur, antara 15.000 dan 30.000 tahanan dipaksa bekerja setiap tahun, terutama di wilayah di mana pekerja sipil tidak mau bekerja karena kondisi kerja yang buruk.”

Menanggapi laporan itu, juru bicara Aldi membuat pernyataan berikut: "Kami menyesalkan dan mengutuk praktik – yang tampaknya umum terjadi di bekas Jerman Timur – yang menggunakan tahanan politik dan narapidana di bawah tekanan untuk memproduksi barang."

Perjanjian antara IKEA dan parlemen Jerman Bundestag dihasilkan dari diskusi jangka panjang antara perusahaan dan beberapa perwakilan korban kerja paksa rezim Jerman Timur.

Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman.