Ini Dia Konsekuensi Jika Donald J Trump Kembali Jadi Presiden AS
Trump diramalklan akan merebut minimal 281 electoral college vote. Sementara Kamala Harris memperoleh minimal 257 electoral vote.
Editor: Setya Krisna Sumarga
Strategi tersebut membayangkan penerapan tarif tinggi pada impor AS jika negosiasi untuk meningkatkan perdagangan dengan Washington gagal.
Menurut surat kabar tersebut, jika Trump memenangkan pemilihan, negosiasi dengan pemerintahannya direncanakan akan dimulai sebelum ia resmi menjabat.
Pejabat UE ingin membahas dengannya kemungkinan daftar produk Amerika yang dapat dibeli blok tersebut dalam jumlah besar.
Trump sebelumnya telah berjanji untuk mencapai solusi atas konflik Ukraina melalui negosiasi dan telah berulang kali menyatakan bahwa ia akan menyelesaikannya dalam waktu satu hari.
Meskipun hal ini sangat tidak mungkin, hal itu menunjukkan fakta bahwa ia ingin mengakhiri perang, tidak seperti pemerintahan Biden, yang telah membuatnya terus berkobar.
Kremlin Tetap Skeptis
Meskipun demikian, Kremlin tetap mengutarakan kecurigaannya pada perkembangan di Washington ini.
Mantan Presiden dan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev menekankan pemilihan umum AS tidak akan mengubah apa pun.
Posisi para kandidat Pilpres AS 2024 sepenuhnya mencerminkan konsensus bipartisan tentang perlunya kekalahan Rusia.
Medvedev menyebut Wakil Presiden AS saat ini Kamala Harris bodoh, tidak berpengalaman, mudah dikendalikan.
Ia mengklaim para menteri dan pembantunya, selain keluarga Obama, akan memerintah secara tidak langsung. Tapi di mata Vladimir Putin, Kamala Harris akan lebih mudah diprediksi ketimbang Trump.
Menurut Medvedev, Trump juga tidak akan dapat menghentikan konflik di Ukraina tidak dalam satu hari, tidak dalam tiga hari, tidak dalam tiga bulan.
“Jika dia benar-benar mencoba, dia bisa menjadi JFK yang baru," kata Medvedev menunjuk Presiden AS John F Kennedy yang mati ditembak di Dallas berdekade lalu.
Penembakan JFK konon dilakukan elemen-elemen negara dalam negara atau yang lebih dikenal deep state akibat kebijakannya terkait rudal Soviet di Kuba.