Benarkah Pemberontak Houthi Berlakukan Pungutan Liar di Laut Merah?
Panel ahli PBB klaim pemberontak Houthi, yang memblokir lalu lintas maritim di perairan Yaman, mulai mewajibkan pemilik kapal membayar…
Klaim pungutan liar oleh Houthi pertama kali dipublikasikan pada bulan Februari tahun ini oleh sebuah organisasi Yaman bernama Sheba Intelligence, yang menulis bahwa pemilik kapal membayar Houthi antara USD500 ribu hingga 1 juta untuk perjalanan yang aman. Biaya tersebut masih lebih murah daripada biaya rute yang lebih panjang dan lebih mahal untuk menghindari ancaman Houthi di Laut Merah.
Sheba Intelligence, yang menyatakan diri sebagai outlet investigasi sumber terbuka namun tidak memiliki situs web, tidak memberikan bukti apa pun atas klaimnya dan tidak menanggapi pertanyaan DW.
Motif politik juga bisa berperan. Setelah satu dekade perang saudara, Yaman terbagi dua, antara Houthi di utara, dan pemerintahan yang diakui secara internasional serta berpusat di pelabuhan selatan Aden.
Houthi berhubungan secara teratur dengan pemilik kapal
Yang jelas adalah bahwa Houthi berhubungan dengan perusahaan pelayaran melalui apa yang mereka sebut Pusat Koordinasi Operasi Kemanusiaan, atau HOCC. Lembaga ini didirikan pada bulan Februari dan seharusnya mengurangi dampak perang terhadap warga sipil dan "mematuhi ajaran Islam dan menghormati hukum humaniter internasional."
HOCC dijalankan oleh Ahmed Hamed, yang juga mengendalikan organisasi yang mengawasi bantuan kemanusiaan yang masuk ke wilayah Yaman yang dikuasai Houthi. Menurut lembaga pemikir Yaman, Sanaa Center for Strategic Studies, Hamed memiliki rekam jejak "pemerasan," termasuk pengalihan dana dari lembaga kesejahteraan pemuda, olahraga, pensiun, dan keagamaan setempat.
Sangat masuk akal bahwa Houthi dapat menggunakan HOCC sebagai "mekanisme mencari keuntungan," Mohammed Albasha, pendiri Basha Report, konsultan berbasis di AS yang mengkhususkan diri di Timur Tengah dan Yaman, mengatakan kepada DW. Melalui berbagai komunikasinya dengan perusahaan pelayaran, HOCC bahkan mungkin telah mengembangkan "basis target," tambahnya.
"Saya tidak memiliki informasi konkret untuk mendukungnya, tetapi saya tidak akan terkejut jika mereka memang mulai menghasilkan pendapatan dari pos pemeriksaan virtual," saran Albasha.
"Dalam skenario ini, HOCC mungkin awalnya mengenakan biaya pendaftaran kepada kapal dan kemudian meminta pembayaran untuk perjalanan yang aman," jelasnya. "Preseden untuk hal ini dapat dilihat pada awal tahun 2010-an, ketika perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pejabat militer dan keamanan Yaman bekerja sama dengan broker keamanan maritim untuk menyewa kapal perang dan pelaut Yaman sebagai pengawal pribadi bagi [kapal-kapal] yang melintasi Teluk Aden yang dilanda pembajakan, dengan biaya mencapai hingga USD55.000 per kapal, per perjalanan."
Albasha juga meragukan angka USD2,2 miliar per tahun. "Klaim itu tampaknya sulit untuk diselaraskan," katanya. "Sebagai konteks, pendapatan Terusan Suez turun 64,3 persen pada Mei 2024, turun menjadi USD337,8 juta dari USD648 juta pada Mei 2023. Angka tersebut menegaskan bahwa sulit untuk mempercayai klaim bahwa Houthi, yang tidak mengendalikan terusan atau mendominasi seluruh pantai Laut Merah, memperoleh hampir USD200 juta per bulan di wilayah yang aktivitas pengirimannya telah berkurang setengahnya."
Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris