Namun, usulan Yoon Suk Yeol itu mendapat penolakan dari mayoritas Majelis Nasional pada Rabu (4/12/2024).

Anggota parlemen memberikan suara mereka untuk menuntut Yoon Suk Yeol mencabut darurat militer.

Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut apabila mayoritas parlemen menghendakinya.

Tak lama setelah penolakan dari Majelis Nasional, Yoon Suk Yeol mengumumkan pencabutan darurat militer, Rabu pagi, enam jam setelah pernyataannya sebelumnya.

Yoon Suk Yeol berdalih, keputusannya mengumumkan darurat militer karena ingin menyelamatkan negara dari pihak-pihak komunis.

"(Selasa) pukul 11 malam tadi, saya nyatakan darurat militer dengan tekad bulat untuk menyelamatkan bangsa dari kekuatan anti-negara yang berupaya melumpuhkan fungsi penting bangsa dan tatanan konstitusional demokrasi," urai dia.

Namun, lanjut Yoon Suk Yeol, karena ada desakan dari Majelis Nasional, ia pun mematuhi mencabut darurat militer.

Ia juga mengaku sudah menarik pasukan yang dimobilisasi untuk melaksanakan urusan darurat militer, kembali ke pangkalan masing-masing.

Diketahui, elektabilitas Yoon Suk Yeol sebagai Presiden Korea Selatan belakangan anjlok.

Sejumlah pihak mendorong pemakzulan terhadap Yoon Suk Yeol buntut ketidakpuasan publik karena muak menghadapi sikap sang Presiden.

Mosi pemakzulan itu diajukan sebab istri Yoon Suk Yeol, Kim Keon Hee, kerap ikut campur masalah pemerintahan.

Selain itu, Yoon Suk Yeol juga dinilai lepas tangan atas tragedi Itaewon pada Oktober 2022, yang menewaskan lebih dari 150 orang.

Puncaknya, publik kesal kepada Yoon Suk Yeol. Lantaran, Yoon Suk Yeol diketahui tertangkap basah bermain golf ketika ketegangan antara Korea Selatan-Korea Utara meningkat.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W)