Yoon Suk-yul telah memberlakukan darurat militer, melarang semua aktivitas politik dan menutup Parlemen, menuduh oposisi negara tersebut mengendalikan Parlemen, bersimpati dengan Korea Utara, dan mengganggu pekerjaan pemerintah melalui aktivitas anti-negara.

Yoon mengumumkan keputusannya di televisi, menekankan niatnya untuk "menghilangkan kekuatan pro-Korea Utara dan melindungi sistem demokrasi konstitusional."

Namun, Parlemen menolak keputusan tersebut dan bergegas melakukan pemungutan suara mengenai undang-undang yang menghentikan darurat militer, dalam sidang darurat yang dihadiri 190 dari 300 anggotanya.

Tanggapan oposisi

Pemimpin oposisi Lee Jae-myung mengecam pemberlakuan darurat militer, menekankan bahwa tindakan tersebut “ilegal,” dan menyerukan warga untuk berkumpul di Parlemen untuk melakukan protes.

“Keputusan ilegal Presiden Yeon Suk-yeol untuk memberlakukan darurat militer tidak sah,” kata Lee, menambahkan dalam pidato yang disiarkan langsung melalui Internet, 
“Tolong, pergilah ke Majelis Nasional sekarang.” “Aku juga akan pergi ke sana.”

Yoon, yang popularitasnya menurun dalam beberapa bulan terakhir, mengalami kesulitan untuk menyampaikan agendanya ke parlemen yang dikuasai oposisi sejak ia menjabat pada tahun 2022.

Partai Kekuatan Rakyat yang dipimpin Yoon telah menemui jalan buntu dengan oposisi Partai Demokrat mengenai rancangan undang-undang anggaran untuk tahun depan.

Yoon juga menolak seruan penyelidikan independen terhadap skandal yang melibatkan istri dan pejabat seniornya, yang berujung pada kritik tajam dari lawan politiknya, seperti yang dilansir Associated Press.

Gejolak ekonomi

Dalam konteks dampaknya, nilai aset keuangan Korea Selatan menurun pada perdagangan hari Selasa. 

Indeks MSCI iShares turun 5,1 persen di perdagangan Amerika, penurunan harian terbesar sejak 5 Agustus. 

Won Korea Selatan juga melemah terhadap dolar mencapai level terendah dalam lebih dari dua tahun.

Kantor Berita Bloomberg melaporkan, saham perusahaan elektronik raksasa Korea Selatan, Samsung Electronics, yang terdaftar di Bursa Efek London, turun 5% hari ini.

Presiden Joe Biden memantau situasi

Sebagai bagian dari reaksi tersebut, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden memantau situasi di Korea Selatan dengan “saksama.” 

Dia mengatakan bahwa pemerintah “berhubungan dengan pemerintah Republik Korea dan memantau situasi dengan cermat.”

Wakil Menteri Luar Negeri Kurt Campbell juga mengatakan, “Kami dengan cermat mengikuti perkembangan terkini di Republik Korea dengan keprihatinan yang mendalam,” dan menambahkan, “Kami mempunyai harapan dan harapan bahwa setiap perbedaan politik akan diselesaikan secara damai dan dengan cara yang konsisten dengan supremasi hukum,” menurut apa yang dilansir Agence France-Presse.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vedant Patil meminta pihak berwenang di Korea Selatan untuk mematuhi keputusan Parlemen yang mendukung pencabutan darurat militer yang diberlakukan oleh presiden. 

Beliau berkata, “Tentu saja yang kami harapkan dan harapkan adalah bahwa hukum dan peraturan yang berlaku di suatu negara akan dipatuhi. Ini termasuk pemungutan suara Majelis Nasional di Korea Selatan.

Seoul adalah salah satu sekutu utama Washington dan menampung ribuan tentara Amerika.

Sementara itu, Tiongkok meminta warganya di Korea Selatan untuk “berhati-hati” setelah memberlakukan darurat militer. 

Sebuah pernyataan dari Kedutaan Besar Tiongkok di Seoul mengatakan bahwa mereka “menasihati warga Tiongkok di Korea Selatan untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan keselamatan mereka, membatasi pergerakan yang tidak perlu, dan berhati-hati ketika mengekspresikan pendapat politik mereka.”

Kepresidenan Rusia menegaskan bahwa mereka memantau dengan cermat situasi yang “mengkhawatirkan” tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan: “Situasinya mengkhawatirkan. Kami mengikutinya dengan cermat,” menurut apa yang dilaporkan oleh kantor berita Rusia Interfax.

Situasi di Korea Selatan menimbulkan kekhawatiran Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. 

Juru bicaranya, Stephane Dujarric, mengatakan, “Kami memantau situasi ini dengan cermat dan penuh keprihatinan,” seraya menyatakan bahwa “situasinya berkembang pesat.”

Sementara itu, Kedutaan Besar Jerman di Seoul mengumumkan bahwa saat ini tidak ada bahaya langsung terhadap orang asing. Pernyataan kedutaan yang ditujukan kepada warga Jerman yang tinggal di Korea Selatan mengatakan: “Berdasarkan situasi saat ini, masih belum mungkin untuk menentukan pembatasan apa yang mungkin terkait dengan keputusan ini bagi warga negara asing di Republik Korea. Menurut perkiraan kami, tidak ada ancaman langsung terhadap keselamatan pribadi warga negara asing atau properti mereka.”

Namun, pihak kedutaan menyarankan agar warganya menjauhi tempat-tempat sensitif seperti gedung pemerintahan, sekitar gedung Parlemen, atau tempat demonstrasi.

Desak Segera Mengundurkan Diri

Tokoh penting partai Demokrat meminta Yoon untuk 'segera mengundurkan diri'

Kritik terhadap Yoon tampaknya meningkat setelah presiden Korea Selatan membatalkan dekrit darurat militer sebelumnya. Park Chan-dae , tokoh penting di partai Demokrat, telah meminta presiden untuk mengundurkan diri.

Menurut CNN, Park mengatakan Yoon harus “segera mengundurkan diri” dan “tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan” atas pernyataannya mengenai darurat militer.

Komentarnya muncul tak lama setelah ketua partai oposisi kecil berjanji untuk memakzulkan Yoon.

"Dia membuat semua orang terkejut," kata Cho Kuk. "Presiden adalah sosok yang berbahaya... mengancam demokrasi dan konstitusi."

Ia bersumpah untuk memakzulkan Yoon dengan mengumpulkan suara dari partai-partai lain.
 

SUMBER: YONHAP NEWS, THE GUARDIAN, ASHARQ AL-AWSAT