TRIBUNNEWS.COM - Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah membatalkan perintah darurat militer di negara itu, Rabu (4/12/2024) pagi.

Pembatalan terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden Korea Selatan mengeluarkan dekrit mendadak yang menjerumuskan negara itu ke dalam ketidakpastian politik.

Pengumuman Yoon Suk Yeol sebelumnya juga memicu reaksi keras dari para anggota parlemen dari seluruh spektrum politik.

Ketika mengumumkan darurat militer, Yoon Suk Yeol telah melabeli tindakan oposisi sebagai "perilaku anti-negara yang jelas-jelas bertujuan untuk memicu pemberontakan."

Yoon Suk Yeol lebih lanjut mengklaim tindakan-tindakan ini telah "melumpuhkan urusan negara dan mengubah Majelis Nasional menjadi sarang penjahat."

"Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara. Saya dengan ini menyatakan darurat militer," kata Yoon dalam pidatonya, Selasa (3/12/2024) malam, dikutip dari CNN.

Lantas, seperti apa situasi di Korea Selatan saat terjadi darurat militer?

1. Tank militer di Jalanan Seoul

Kekacauan total terjadi di Korea Selatan pada Selasa malam setelah Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer di negara itu.

Ribuan orang turun ke jalan, berusaha memasuki gedung Parlemen negara itu untuk menentang pemberlakuan darurat militer.

Dikutip dari India Today, bentrokan terjadi antara pasukan keamanan dan pengunjuk rasa di luar gedung Majelis Nasional di Seoul.

Baca juga: Megawati Tanding, Geger Darurat Militer di Korea Selatan Tak Berdampak ke Laga Red Sparks vs Hi-Pass

Armada tank, kendaraan lapis baja, dan pasukan komando militer Korea Selatan dengan senjata di tangan, terlihat melakukan upaya singkat untuk memasuki Parlemen.

Gambar visual yang beredar di media sosial menunjukkan petugas polisi menjaga pintu masuk Majelis Nasional.

Lalu, tentara berhelm membawa senapan di depan gedung utama Majelis Nasional untuk membatasi masuknya orang yang tidak berwenang.

2. Helikopter Terbang di Atas Seoul

Menurut kantor berita Associated Press, sedikitnya tiga helikopter, kemungkinan milik militer, mendarat di dalam lokasi pertemuan.

Sementara itu, dua atau tiga helikopter berputar-putar di atas lokasi tersebut.

Pemimpin oposisi Partai Demokrat, Lee Jae-myung, mengatakan deklarasi darurat militer tersebut “inkonstitusional."

Ia menyebutnya sebagai tindakan yang “bertentangan dengan rakyat,” sebagaimana dilaporkan Yonhap.

"Presiden Yoon mengumumkan darurat militer tanpa alasan," kata Lee Jae-myung.

"Tank, kendaraan lapis baja, dan tentara bersenjata dan bersenjata pedang akan segera menguasai negara ini," lanjutnya.

3. Unjuk Rasa di Luar Gedung Majelis Nasional

Ratusan pengunjuk rasa sebelumnya berkumpul di luar gedung Majelis Nasional menyusul pengumuman Yoon bahwa ia bertindak untuk membasmi "kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang tidak tahu malu".

Massa di Seoul bersorak ketika Majelis Nasional menolak keputusannya dan menyerukan penangkapan Yoon.

Mereka meneriakkan "Hapus darurat militer" dan "Tolak darurat militer", seperti dilansir The Guardian.

Baca juga: BREAKING NEWS Korea Selatan Tetapkan Status Darurat Militer Imbas Ketegangan dengan Korut

4. Timbulkan Kegemparan di Korea Selatan

Pengumuman darurat militer awal menimbulkan kegemparan di seluruh negeri.

Warga di Seoul pun bergegas berkumpul dengan anggota keluarga.

"Berjalan di jalanan, ada orang-orang yang berlari ke rumah keluarga mereka untuk berkumpul bersama mereka, untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan, untuk bisa dekat dengan orang-orang terkasih di momen yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam ingatan kita," lapor CNN.

Orang-orang diberitahu oleh penegak hukum bahwa mereka dapat ditangkap tanpa memerlukan surat perintah berdasarkan darurat militer.

"Banyak sekali orang di seluruh (Seoul) yang terkejut dan mencoba mencari tahu bagaimana seorang presiden yang tidak populer membuat tindakan ini, apa yang akan terjadi selanjutnya, dan apa artinya ini bagi demokrasi di Korea Selatan," CNN melaporkan.

Pengumuman Darurat Militer

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan, partai-partai oposisi telah menyandera proses parlemen pada Selasa (3/12/2024) malam.

Yoon Suk Yeol bertekad untuk membasmi "kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang tidak tahu malu".

Yoon mengaku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan untuk menjaga ketertiban konstitusional.

Tak lama setelah Yoon membuat pengumumannya, orang-orang mulai berkumpul di luar gedung parlemen, beberapa dari mereka berteriak agar darurat militer dicabut.

Pasukan militer juga terlihat berusaha memasuki parlemen pada hari Rabu.

Rekaman televisi langsung menunjukkan pasukan yang tampaknya ditugaskan untuk memberlakukan darurat militer berusaha memasuki gedung majelis.

Para pembantu parlemen juga terlihat mencoba memukul mundur tentara tersebut dengan menyemprotkan alat pemadam kebakaran.

Militer mengatakan kegiatan parlemen dan partai politik akan dilarang, dan media serta penerbit akan berada di bawah kendali komando darurat militer.

Dilansir CNA, Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus dari Korea Utara yang bersenjata nuklir, sebaliknya berfokus pada lawan politik dalam negerinya.

Ini adalah pertama kalinya sejak 1980 darurat militer diberlakukan di Korea Selatan.

Baca juga: Enam Poin Darurat Militer di Korea Selatan: Seluruh Kegiatan Politik Hingga Demo Dilarang

Pengumuman Yoon muncul saat partainya dan oposisi bertengkar mengenai anggaran.

"Untuk menjaga Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara yang merampas kebebasan dan kebahagiaan rakyat, dengan ini saya menyatakan darurat militer," kata Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi kepada rakyat.

Presiden tidak memberikan rincian ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir.

"Tanpa memperhatikan penghidupan rakyat, partai oposisi telah melumpuhkan pemerintahan hanya demi pemakzulan, penyelidikan khusus, dan melindungi pemimpin mereka dari keadilan," tambah Yoon.

"Majelis Nasional kita telah menjadi surga bagi para penjahat, sarang kediktatoran legislatif yang berupaya melumpuhkan sistem peradilan dan administratif serta menggulingkan tatanan demokrasi liberal kita," jelasnya.

Sosok Yoon Suk Yeol

Yoon Suk Yeol yang mewakili Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif, telah menjabat sebagai Presiden Korea Selatan sejak 2022.

Ia memenangi pemilu dengan selisih suara yang sangat tipis, mengungguli pesaingnya, Lee, dengan selisih kurang dari satu poin persentase.

Yoon Suk Yeol adalah pendatang baru dalam dunia politik, setelah menghabiskan 27 tahun kariernya sebagai jaksa.

Sejak menjabat – menggantikan Presiden Moon Jae-in yang beraliran liberal – ia telah menghadapi serangkaian tantangan, mulai dari ancaman terus-menerus dari Korea Utara hingga meningkatnya ketegangan antara mitra utama Korea Selatan, AS dan China – serta menurunnya angka kelahiran.

Yoon Suk Yeol telah lama mengambil sikap keras terhadap Korea Utara, sebuah perubahan dari pendahulunya, Moon, yang lebih menyukai dialog dan rekonsiliasi damai.

Yoon mengecam pendekatan ini sebagai "subordinat."

Yoon malah berjanji untuk memperkuat militer Korea Selatan, bahkan mengisyaratkan ia akan melancarkan serangan pendahuluan jika ia melihat tanda-tanda peluncuran ofensif terhadap Seoul.

Namun, ia menghadapi pertarungan politik di dalam negeri, berselisih dengan partai oposisi Partai Demokrat, yang telah berulang kali memakzulkan menteri dan menggagalkan rencana fiskal pemerintah.

Popularitas Yoon telah anjlok sejak ia menjabat – akibat serangkaian skandal dan kontroversi yang bahkan mendorong ratusan ribu orang menyerukan pemakzulannya.

(Tribunnews.com/Nuryanti)