Staf Kepresidenan Korea Selatan Mundur Massal Buntut Darurat Militer: Kepala Staf hingga Sekretaris
Kantor Kepresidenan Korea Selatan mengumumkan pengunduran diri massal kepala staf dan sekretaris senior.
Penulis: Nuryanti
Editor: Garudea Prabawati
Tetapi ketika parlemen menolak deklarasi darurat militer Yoon dalam pemungutan suara 190-0, 18 anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa di Yoon memberikan suara yang mendukung penolakan tersebut, menurut pejabat Majelis Nasional.
Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat, Han Dong-hun, yang memiliki hubungan panjang dengan Yoon sejak mereka menjadi jaksa, mengkritik deklarasi darurat militer Yoon sebagai "inkonstitusional."
Jika Yoon dimakzulkan, dia akan dilucuti dari kekuasaan konstitusionalnya sampai Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan nasibnya.
Perdana Menteri Han Duck-soo, posisi nomor 2 dalam pemerintahan Korea Selatan, akan mengambil alih tanggung jawab kepresidenannya.
Deklarasi Darurat Militer di Korea Selatan
Sebelumnya, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan, partai-partai oposisi telah menyandera proses parlemen pada Selasa (3/12/2024) malam.
Yoon Suk Yeol bertekad untuk membasmi "kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang tidak tahu malu".
Ia mengaku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan untuk menjaga ketertiban konstitusional.
Tak lama setelah Yoon membuat pengumumannya, orang-orang mulai berkumpul di luar gedung parlemen, beberapa dari mereka berteriak agar darurat militer dicabut.
Pasukan militer juga terlihat berusaha memasuki parlemen pada hari Rabu.
Baca juga: Agensi di Korea Selatan Larang Artis Hadiri Acara Usai Darurat Militer Ditetapkan
Rekaman televisi langsung menunjukkan pasukan yang tampaknya ditugaskan untuk memberlakukan darurat militer berusaha memasuki gedung majelis.
Para pembantu parlemen juga terlihat mencoba memukul mundur tentara tersebut dengan menyemprotkan alat pemadam kebakaran.
Militer mengatakan kegiatan parlemen dan partai politik akan dilarang, dan media serta penerbit akan berada di bawah kendali komando darurat militer.
Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus dari Korea Utara yang bersenjata nuklir, sebaliknya berfokus pada lawan politik dalam negerinya.
Ini adalah pertama kalinya sejak 1980 darurat militer diberlakukan di Korea Selatan.
