Darurat militer sangat sensitif di Korea Selatan

Korea Selatan baru menjadi negara demokrasi pada akhir tahun 1980an, dan campur tangan militer dalam urusan sipil masih menjadi topik sensitif.

Selama rezim yang muncul ketika negara tersebut dibangun kembali setelah kehancuran akibat Perang Korea dari tahun 1950 hingga 1953, para pemimpin kadang-kadang mengumumkan darurat militer yang memungkinkan mereka mengerahkan tentara, tank, dan kendaraan lapis baja di jalan-jalan atau di tempat-tempat umum untuk mencegah demonstrasi anti-pemerintah. 

Pemandangan ini tidak dapat dibayangkan oleh banyak orang saat ini, menurut Associated Press.

Park Chung-hee, yang memerintah Korea Selatan selama hampir dua puluh tahun sebelum kepala intelijennya membunuhnya pada tahun 1979, memimpin beberapa ribu tentara ke Seoul pada dini hari tanggal 16 Mei 1961, dalam kudeta pertama yang berhasil di negara tersebut. 

Selama pemerintahannya, ia kadang-kadang mengumumkan darurat militer untuk menekan protes dan memenjarakan kritikus.

Kurang dari dua bulan setelah kematian Park Chung-hee, Mayor Jenderal Chun Doo-hwan memimpin tank dan pasukan ke Seoul pada bulan Desember 1979 dalam kudeta kedua yang berhasil di negara tersebut. 

Tahun berikutnya, ia mengorganisir tindakan keras militer yang brutal terhadap pemberontakan pro-demokrasi di kota selatan Gwangju, yang menewaskan sedikitnya 200 orang.

Pada musim panas 1987, protes jalanan besar-besaran memaksa pemerintahan Chun untuk menerima pemilihan presiden langsung. Rekannya di militer, Roh Tae-woo, yang bergabung dengan kudeta Chun pada tahun 1979, memenangkan pemilu yang diadakan pada tahun 1987, berkat pembagian suara di antara kandidat oposisi liberal.

SUMBER: ASHARQ AL-AWSAT