Kedutaan Iran di Damaskus Kembali Beroperasi setelah Ada Jaminan Keamanan
Kedutaan Iran di Damaskus kembali beroperasi setelah dipindahkan ke Beirut. Pemerintah baru Suriah berkomitmen menegakkan keadilan.
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Sri Juliati
Pada Minggu (8/12/2024), sekelompok orang yang tidak dikenal menyerang kedutaan besar Iran di Damaskus, menyebabkan kerusakan parah pada fasilitas di dalamnya.
Dikutip dair IRNA, rekaman video yang dirilis oleh televisi Al-Araby menunjukkan kerusakan signifikan, seperti pecahnya kaca jendela, hancurnya perabotan, dan dokumen berserakan di lantai.
Serangan ini dipicu oleh kemarahan massa terhadap kedutaan Iran, yang selama ini dikenal sebagai simbol dukungan terhadap rezim Assad.
Meski begitu, belum ada laporan mengenai korban jiwa dalam insiden tersebut.
Kerusakan properti kedutaan mencerminkan ketegangan yang terjadi setelah kelompok Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) dan sekutunya berhasil menguasai Damaskus dalam waktu yang relatif singkat.
Pemerintah Baru Suriah
Penguasa baru Suriah telah berjanji untuk membentuk pengadilan khusus, Al Jazeera melaporkan.
Pengadilan ini akan menangani mereka yang dianggap "melakukan kejahatan terhadap warga Suriah" selama rezim Bashar al-Assad yang digulingkan.
Janji ini disampaikan oleh juru bicara pemerintah sementara Suriah dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera.
Juru bicara pemerintah sementara, Obaid Arnaut mengatakan bahwa bagian penting dari misi pemerintahan baru adalah membangun kembali kepercayaan rakyat.
Kepercayaan tersebut ditujukan terhadap supremasi hukum dan sistem peradilan negara.
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam proses hukum.
Baca juga: Keberadaan 26 Ton Emas Suriah, Bashar Al-Assad Angkut Rp 4 Triliun ke Rusia
Fokus utama mereka adalah memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas penahanan dan penyiksaan terhadap warga Suriah di penjara al-Assad diadili.
"Dengan meminta pertanggungjawaban para pelaku kejahatan, kami ingin menyembuhkan luka mendalam yang menimpa masyarakat kita," kata Arnaut.
Langkah ini bertujuan untuk membuka jalan bagi masa depan yang lebih adil dan setara.
Prioritas utama pemerintah adalah mereformasi lembaga negara yang telah tercemar korupsi.
"Para pegawai yang telah melakukan kejahatan dan merugikan rakyat Suriah akan diberhentikan dan dimintai pertanggungjawaban," tambahnya.
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)