Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Penguasa De Facto Suriah Mengatakan Butuh Waktu Empat Tahun untuk Menyelenggarakan Pemilu

Penguasa de facto Suriah, pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Ahmad al-Sharaa (Abu Mohammad al-Julani), menyatakan bahwa menyelenggarakan pemilu lama.

Editor: Muhammad Barir
zoom-in Penguasa De Facto Suriah Mengatakan Butuh Waktu Empat Tahun untuk Menyelenggarakan Pemilu
rntv/tangkap layar
Bendera Suriah yang diusung pihak oposisi anti rezim Assad yang kini mengambil alih kekuasaan. 

 

 

Banyak yang menduduki jabatan di Pemerintahan Keselamatan, yang didirikan Sharaa untuk memerintah Idlib setelah HTS menaklukkan provinsi di barat laut Suriah dengan bantuan CIA pada tahun 2015.

Sharaa menyatakan bahwa pengangkatan menteri baru dan pejabat negara lainnya merupakan bagian dari tahap penting yang merupakan “persiapan untuk pemerintahan sementara yang lebih panjang.”

Penundaan penyelenggaraan pemilu dapat memungkinkan Sharaa untuk mengonsolidasikan kendali atas Suriah dan membantunya beserta para pendukungnya untuk tetap berkuasa dalam jangka waktu yang lama.

Idlib bersifat konservatif secara keagamaan dan merupakan pusat ideologi Salafi di Suriah, menyerupai doktrin agama sektarian Wahhabi di Arab Saudi.

Sharaa menambahkan bahwa, “Pengalaman Idlib tidak cocok untuk seluruh wilayah Suriah, tetapi merupakan inti.”

Berita Rekomendasi

Ia mengatakan akan memakan waktu sekitar satu tahun sebelum warga Suriah merasakan perubahan radikal dalam layanan pemerintah.

Sharaa juga mengumumkan bahwa HTS, bekas afiliasi Al-Qaeda di Suriah, akan dibubarkan pada Konferensi Dialog Nasional mendatang.

Pemimpin HTS menyatakan bahwa negara tetangga Arab Saudi akan memainkan peran besar di masa depan Suriah.

 “Saya bangga dengan semua yang telah dilakukan Arab Saudi untuk Suriah, dan Arab Saudi memiliki peluang investasi besar di Suriah,” kata Sharaa.

“Membebaskan Suriah menjamin keamanan kawasan dan Teluk selama 50 tahun ke depan,” tambahnya.

Sheraa juga menjelaskan bahwa pemerintahnya sedang berunding dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS dan dipimpin Kurdi untuk menyelesaikan krisis di Suriah timur laut dan memasukkan mereka ke dalam angkatan bersenjata pemerintah.

SDF saat ini tengah memerangi faksi yang didukung Turki, Tentara Nasional Suriah (SNA), di wilayah Suriah utara, termasuk Manbij dan Bendungan Tishreen. Selain menduduki wilayah tersebut, SDF juga menguasai ladang minyak utama Suriah.

Sharaa menekankan bahwa Kurdi adalah bagian integral masyarakat Suriah, dan menekankan bahwa tidak akan ada pembagian di negara tersebut.

Ia juga menyampaikan harapannya bahwa Presiden AS terpilih Donald Trump akan mencabut sanksi AS, yang telah menghancurkan ekonomi Suriah dan membuat jutaan warga Suriah miskin dalam dekade terakhir.

 

SUMBER: THE CRADLE

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas