TRIBUNNEWS.COM - Pada 10 Januari 2025, sidang pembacaan vonis untuk Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, terkait kasus pembayaran uang tutup mulut kepada bintang film dewasa Stormy Daniels, akan dilaksanakan.

Kasus ini tidak hanya mencuri perhatian publik, tetapi juga menjadi bagian penting dari sejarah hukum di AS, karena Trump berpotensi menjadi presiden pertama yang menjabat dengan status terpidana.

Mengapa Kasus Ini Penting?

Apa yang Menjadi Pokok Perkara?

Kasus ini berawal dari pembayaran sebesar 130.000 dollar AS yang dilakukan pada tahun 2016 kepada Stormy Daniels untuk menutupi klaim perselingkuhan yang melibatkan Trump.

Mantan pengacara pribadi Trump, Michael Cohen, bertindak sebagai perantara dalam transaksi tersebut, yang diakui oleh Cohen sebagai upaya untuk melindungi kampanye presiden Trump saat itu.

Cohen menyatakan bahwa ia melakukan pembayaran atas perintah Trump dan berargumen bahwa publikasi tentang klaim perselingkuhan akan merusak reputasi Trump.

Pada tahun 2018, Cohen mengaku bersalah di pengadilan federal terkait dengan kasus ini dan pelanggaran lainnya.

Meski Trump membantah adanya perselingkuhan, tindakan Cohen memicu investigasi hukum yang lebih luas.

Apa Kata Hakim Mengenai Sidang Ini?

Apakah Trump Akan Dipenjara?

Hakim Juan Merchan yang memimpin persidangan, dalam sebuah laporan dari CNN, mengindikasikan bahwa Trump tidak akan dipenjara, meskipun dia akan menjadi presiden pertama yang menjabat dengan status terpidana kejahatan berat.

Hakim Merchan memberi izin kepada Trump untuk hadir dalam sidang secara langsung atau virtual, menunjukkan fleksibilitas dalam proses hukum ini.

Hakim Merchan menolak argumen dari pengacara Trump yang menyatakan bahwa kasus ini akan mengganggu tugas kepresidenan Trump.

Dia menekankan bahwa status Trump sebagai presiden terpilih tidak memberikan kekebalan hukum dan bahwa jika keputusan tersebut dibatalkan, hal itu akan merusak supremasi hukum di AS.

Apa Tanggapan dari Tim Pembela Trump?

Bagaimana Tim Trump Mengkritik Kasus Ini?

Tim pembela Trump mengkritik keputusan hakim dan menyebutnya bermotif politik.

Juru bicara Trump, Steven Cheung, menyatakan bahwa "kasus yang melanggar hukum ini seharusnya tidak pernah diajukan." Dia juga menekankan bahwa Trump harus diizinkan menjalankan tugas kepresidenan tanpa terhalang oleh [DIRECT_SENTENCE] ini.

Vonis akan diumumkan hanya beberapa hari sebelum pelantikan Trump yang dijadwalkan pada 20 Januari 2025, menandai salah satu babak terakhir dalam rangkaian kasus hukum yang dihadapi oleh mantan presiden tersebut setelah mengalahkan berbagai dakwaan di tingkat negara bagian dan federal.

Apa Dampak dari Vonis Ini?

Kasus ini tidak hanya menjadi sorotan media, tetapi juga dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap masa depan politik Trump.

Jika vonis dijatuhkan, ini akan menjadi preseden baru dalam sejarah kepresidenan Amerika, di mana seorang presiden terpilih dihadapkan pada ancaman hukuman atas pelanggaran hukum.

Dengan kasus ini, perhatian publik akan terus terfokus pada bagaimana proses hukum dan politik saling berinteraksi di era modern.

Dengan semua dinamika yang ada, sidang ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh Trump dan akan menjadi momen penting dalam sejarah hukum Amerika Serikat.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).