Di sisi lain, Rusia kini dikabarkan siap menasionalisasi aset-aset perusahaan asing yang membekukan bisnis mereka di Rusia sebagai upaya mereka mengikuti sanksi ekonomi Barat terhadap Rusia karena menginvasi Ukaina, sejak 24 Februari 2022 lalu.

Nasionalisasi aset oleh Rusia tersebut antara lain mengincar pabrik manufaktur milik perusahaan asing yang berhenti beroperasi.

Satu diantaranya adalah aset Mercedes-Benz.

Dalam laporan tahunannya, Mercedes Benz mengaku memiliki total aset senilai 2 miliar Euro atau sekitar 2,18 miliar dolar AS di Rusia.

Mercedes-Benz memperingatkan, perang di Ukraina menimbulkan sejumlah risiko seperti gangguan suku cadang dan pasokan energi hingga serangan siber, seperti dikutip Reuters dari situs Carscoops, Sabtu (12/3/2022).

Risikonya lainnya adalah “potensi pengambilalihan aset anak perusahaan di Rusia.”

Pernyataan Mercedes-Benz ini mengacu pada sebuah proposal yang disampaikan oleh anggota senior Rusia Bersatu, partai yang saat ini berkuasa di Rusia.

Mercedes Benz bukan satu-satunya pabrikan Jerman yang menghentikan produksi pabriknya di Rusia.

Mercedes mengelola pabrik perakitan mobil di Esipovo dekat Moskow Rusia yang dibuka pada 2019.

Miliarder Rusia dan presiden raksasa logam Norilsk Nickel, Vladimir Potanin, telah memperingatkan Kremlin bahwa menasionalisasi aset perusahaan milik negara-negara Barat akan membuat negara itu mundur lebih dari 100 tahun.

“Pertama, itu akan membawa kita kembali ke seratus tahun, ke tahun 1917, dan konsekuensi dari langkah seperti itu membuat ketidakpercayaan global terhadap Rusia dari pihak investor akan kita alami selama beberapa dekade,” kata Potanin.

“Kedua, keputusan banyak perusahaan menangguhkan operasi di Rusia, menurut saya itu agak emosional dan mungkin diambil sebagai akibat dari tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada mereka dari opini publik di luar negeri," ujarnya.

"Jadi kemungkinan besar mereka akan kembali. Dan secara pribadi, saya akan menjaga kesempatan seperti itu untuk mereka,” tambahnya.

Sebelumnya, Rusia memutuskan melarang ekspor produk tertentu termasuk kendaraan ke negara-negara yang dikatakan telah "melakukan tindakan tidak bersahabat" terhadapnya.