"WHO berkomitmen untuk mendukung negara-negara dengan panduan dan alat yang mereka butuhkan, untuk memastikan semua penyandang disabilitas memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas," tegas Tedros.

Dengan perkiraan 80 persen penyandang disabilitas tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah, di mana layanan kesehatan mengalami keterbatasan, mengatasi ketidaksetaraan kesehatan tentunya dapat menjadi tantangan.

Padahal sebenarnya, dengan sumber daya yang terbatas, banyak yang dapat dicapai jika kesetaraan diterapkan pula pada penyandang disabilitas ini.

Bagaimana peluang untuk sektor kesehatan yang inklusif disabilitas?

Menyadari bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, laporan ini memberikan analisis ekonomi yang penting untuk mengadopsi pendekatan inklusif disabilitas.

Ini menunjukkan bahwa berinvestasi di sektor kesehatan yang inklusif disabilitas merupakan tindakan 'hemat biaya'.

WHO menghitung bahwa pemerintah dapat mengharapkan pengembalian sekitar 10 dolar Amerika Serikat (AS) untuk setiap 1 dolar AS yang diinvestasikan pada pencegahan dan perawatan penyakit tidak menular yang inklusif disabilitas.

Lalu tindakan apa yang ditargetkan dan komprehensif di seluruh sektor kesehatan?

Laporan tersebut menguraikan 40 tindakan lintas sektor kesehatan yang harus diambil oleh pemerintah.

Ini berdasar pada bukti terbaru dari studi akademik serta konsultasi dengan negara dan masyarakat sipil.

Termasuk organisasi yang mewakili penyandang disabilitas.

Tindakan ini bervariasi menurut tingkat sumber daya dan berkisar dari penanganan infrastruktur fisik hingga pelatihan tenaga kesehatan dan perawatan.

Memastikan pemerataan kesehatan bagi penyandang disabilitas juga akan memiliki manfaat yang lebih luas dan dapat memajukan prioritas kesehatan global.

Direktur WHO untuk Penyakit Tidak Menular, Dr Bente Mikkelsen mengatakan bahwa menangani ketidaksetaraan kesehatan bagi penyandang disabilitas sebenarnya menguntungkan semua orang.