TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mensertifikasi Mesir sebagai negara bebas malaria. Pencapaian ini merupakan hasil dari upaya hampir 100 tahun oleh pemerintah dan rakyat Mesir untuk mengakhiri penyakit yang telah ada di negara tersebut sejak zaman dahulu.

Baca juga: Dikaitkan dengan Kematian Liam Payne WHO Ingatkan Risiko Fatal Konsumsi Miras

“Malaria sudah ada sejak peradaban Mesir itu sendiri, tetapi penyakit yang mewabah pada masa firaun kini menjadi bagian dari sejarahnya dan bukan masa depannya,” kata Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus dilansir dari website resmi WHO, Senin (21/10/2024).

“Saya mengucapkan selamat kepada Mesir atas pencapaian ini, yang menjadi inspirasi bagi negara-negara lain di kawasan ini, dan menunjukkan apa yang mungkin dilakukan dengan sumber daya dan alat yang tepat," lanjut dr Tedros.

Mesir merupakan negara ketiga yang mendapatkan sertifikasi bebas malaria di Kawasan Mediterania Timur milik WHO setelah Uni Emirat Arab dan Maroko dan yang pertama sejak tahun 2010.

Secara global, total 44 negara dan satu wilayah telah mencapai tonggak sejarah ini. Namun, menurut HE Dr. Khaled Abdel Ghaffar, Wakil Perdana Menteri Mesir menerima sertifikat eliminasi malaria hari ini bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari fase baru.

Baca juga: Pemerintah Upayakan Wilayah IKN Bebas Malaria

Khaled mengungkapkan masyarakat harus bekerja tanpa lelah dan waspada untuk mempertahankan pencapaian tersebut.  Mempertahankan standar tertinggi untuk pengawasan, diagnosis dan pengobatan, pengelolaan vektor terpadu.

"Serta mempertahankan respons yang efektif dan cepat terhadap kasus impor. Upaya multisektoral kita yang berkelanjutan akan sangat penting untuk mempertahankan status bebas malaria di Mesir,” kata dr Khaled.

Sertifikasi eliminasi malaria diberikan oleh WHO apabila suatu negara telah membuktikan, bahwa rantai penularan malaria oleh nyamuk Anopheles sudah terputus secara nasional selama sedikitnya tiga tahun berturut-turut.

Suatu negara juga harus menunjukkan kapasitas untuk mencegah penularan kembali. Malaria telah ditelusuri sejauh 4000 SM di Mesir dengan bukti genetik penyakit tersebut ditemukan pada Tutankhamun dan mumi Mesir kuno lainnya.

Upaya awal untuk mengurangi kontak manusia-nyamuk di Mesir dimulai pada tahun 1920-an ketika negara itu melarang penanaman padi dan tanaman pertanian di dekat rumah. Dengan sebagian besar penduduk Mesir tinggal di sepanjang tepi Sungai Nil.

Baca juga: WHO: Kecanduan Gadget Dapat Memincu Gangguan Mental 

Prevalensi malaria mencapai 40 persen, negara itu menetapkan malaria sebagai penyakit yang wajib dilaporkan pada tahun 1930. Kemudian membuka stasiun pengendalian malaria pertamanya yang berfokus pada diagnosis, pengobatan, dan pengawasan.

Pada tahun 1942, kasus malaria di Mesir telah meningkat hingga lebih dari 3 juta kasus akibat perpindahan penduduk akibat Perang Dunia Kedua. Terganggunya pasokan dan layanan medis, serta invasi Anopheles arabiensis, vektor nyamuk yang sangat efisien, di antara faktor-faktor lainnya.

Mesir berhasil mengendalikan wabah malaria melalui pembentukan 16 divisi perawatan dan perekrutan lebih dari 4000 tenaga kesehatan. Pembangunan Bendungan Aswan yang rampung pada tahun 1969 menimbulkan risiko malaria baru bagi negara tersebut.

Karena genangan air menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.  Mesir, bekerja sama dengan Sudan, meluncurkan proyek pengendalian vektor dan pengawasan kesehatan masyarakat yang ketat untuk mendeteksi dan menangani wabah malaria dengan cepat.

Pada tahun 2001, malaria berhasil dikendalikan dengan baik dan Kementerian Kesehatan dan Kependudukan berupaya mencegah penularan malaria lokal kembali terjadi.  Mesir dengan cepat mengatasi wabah kecil kasus malaria di Provinsi Aswan pada tahun 2014 melalui identifikasi kasus dini, pengobatan segera, pengendalian vektor, dan pendidikan publik.

Baca juga: Dokter Spesialis Anak: Bintik Merah Tak Selalu Jadi Gejala DBD

Diagnosis dan pengobatan malaria diberikan secara gratis kepada seluruh penduduk di Mesir tanpa memandang status hukum. Tenaga kesehatan dilatih di seluruh negeri untuk mendeteksi dan menyaring kasus malaria termasuk di perbatasan.

Kemitraan lintas batas yang kuat antara Mesir dengan negara-negara tetangga, termasuk Sudan, telah berperan penting dalam mencegah penularan malaria lokal kembali terjadi. Sehingga membuka jalan bagi negara tersebut untuk secara resmi disertifikasi bebas malaria.