TRIBUNNEWS.COM - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga menjelaskan alasan adanya pergantian deputi di BUMN.

Menurutnya dengan adanya Wakil Menteri (Wamen) di BUMN maka dirubahlah struktur di BUMN supaya kewenangannya tidak tumpang tindih.

"Jamannya Bu Rini nggak ada Wamen sekarang ada Wamen dengan sendirinya mau ngga mau ada perubahan struktur," ungkapnya dilansir melalui Youtube Kompas TV, Rabu (20/11/2019).

"Fungsinya dulu di deputi yang namanya portofolio. sekarang portofolio ada di Wamen. Karena Wamen harus berfungsi kewenangannya harus ada supaya jangan tumpang tindih," tambahnya.

Baca: TRIBUNNEWSWIKI - PT Danareksa, BUMN Bidang Jasa Keuangan

Baca: Soal Kabar Masuk BUMN, Ahok Nyatakan Siap Jika Ditunjuk Meski Banyak yang Menolak

Ia mengatakan dengan sendirinya deputi harus digantikan.

Sebelumnya, Arya Sinulingga menyatakan, ada lima perusahaan BUMN prioritas yang akan dibenahi pada tahap awal kepengurusan BUMN.

Lima perusahaan BUMN tersebut adalah Mandiri, BTN, PLN, Pertamina, dan Inalum.

Ia juga mengatakan Pertamina cukup menjadi perhatian dari Menteri BUMN, Erick Thohir.

"Jadi tadi habis pertemuan dengan 25 dirut top BUMN. Beliau mengatakan hampir 75 persen pendapatan dari BUMN itu untuk negara hanya berasal dari beberapa BUMN."

"Jadi beliau pasti fokus ke perusahaan yang memang punya kapital besar dan berpengaruh pada bangsa. Perusahaan itu akan menjadi prioritas beliau," uajrnya dilansir melalui Youtube Kompas TV, Selasa (19/11/2019).

Arya mengatakan, ada beberapa yang memang akan bisa memperbaiki kinerjanya dan ada beberapa yang akan dibenahi direksi dan komisaris.

Ia membenarkan jika di BUMN akan ada beberapa pergantian direksi dan komisaris, tapi dilakukan secara bertahap.

"Kalau BUMN betul akan beberpa pergantian, kita akan evaluasi bertahap. Tapi kan nggak mungkin dalam tempo sebulan selesai. Jadi akan ada prioritas utama," ungkapnya.

Pertamina termasuk perusahaan besar di BUMN dan akan menjadi perusahaan prioritas.

"Kalau di Pertamina perombakannya terbatas, tapi diyakini akan memperbaiki kinerja Pertamina," kata Staf Khusus Menteri BUMN ini.

Baca: Ahok Tanggapi Santai soal Ditolak Masuk BUMN dan Fotonya Diedit Pakai Baju Pertamina Viral

Dikabarkan melalui Kompas.com, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mulai merestrukturisasi para penjabat di Kementerian BUMN.

Langkahnya yakni dengan sapu bersih seluruh pejabat eselon I di Kementerian yang ia pimpin.

Arya Sinulingga menjelaskan tujuh pejabat eselon I Kementerian BUMN itu akan dialihkan menjadi direksi di sejumlah perusahaan pelat merah.

Saat ini 6 diantaranya sudah alih jabatan.

"Perlu ada penyegaran dari teman-teman deputi itu bahwa mereka sebagian berasal dari korporasi juga," ujarnya di Jakarta, Senin (18/11/2019).

Enam deputi dan satu sekretaris kementerian BUMN dianggap mampu membenahi kinerja perusahaan BUMN.

BUMN diharapkan bisa mencapai target pembenahan kinerja perusahaan sesuai indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI).

"Kinerja operasi, kinerja keuangan. Selama ini bapak-bapak ini sudah banyak memberikan pengawasan dan mendorong perusahaan-perusahaan di BUMN hampir lima tahun."

"Jadi wajar kalau mereka mumpuni kembali ke perusahaan."

"Mudah-mudahan perusahaan yang mereka pimpin akan semakin baik," harapnya.

Sementara itu soal status Pegawai Negeri Sipil (PNS) seluruh eselon I itu, lanjut Arya, akan disesuaikan dengan surat keputusan.

"PNS boleh jadi direksi di BUMN. Status PNS itu sesuai administrasi saja. Yang pasti mereka di tempatkan di sana," jelasnya.

Dari 7 nama eselon I BUMN, hanya tinggal Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro yang masih proses peralihan jabatan administrasi.

Baca: Ditolak Masuk BUMN, Ahok: Hidup Gua Ditolak Melulu

Sementara sisanya sudah rampung tinggal diumumkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Ada tujuh nama deputi Kementerian BUMN yang beralih menjadi direksi perusahaan BUMN, di antaranya :

1. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah menjadi Wadirut Angkasa Pura II.

2. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Hambra menjadi Wadirut Pelindo 2.

3. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno menjadi Dirut Barata.

4. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Wahyu Kuncoro menjadi Wadirut Pegadaian.

5. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius Kiik Ro menjadi Wadirut Danareksa atau Dirut Danareksa Sekuritas

6. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Gatot Trihargo menjadi Wadirut Bulog.

7. Sekretaris Kementerian BUMN Imam Aprianto Putro menjadi Wadirut Pupuk Indonesia. (*)

(Tribunnews.com/Faisal Abdul Muhaimin) (Kompas.com/Ade Miranti Karunia)