TRIBUNNEWS.COM - Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur, tepatnya di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara menjadi titik awal Pemerintah dengan jajaranya untuk berbenah dan mempersiapkan segala hal.

Kementerian Pertanian yang memiliki tanggung jawab dalam hal ketersediaan pangan juga telah melakukan pemetaan wilayah, baik di Kalimantan Timur maupun provinsi sekitar yang berpotensi mendukung dan meningkatkan produksi bahan pangan.

Baca: Kementan Adakan Outbond. SYL: Jalin Kebersamaan

"Perpindahan ibu kota negara sudah pasti akan memindahkan penduduk, khususnya ASN, TNI, POLRI dan keluarganya. Diprediksi sekitar 1,5 hingga 2 juta orang akan berpindah ke ibu kota negara baru. Peningkatan jumlah penduduk tentu akan meningkatkan permintaan bahan pangan," ujar Kepala BKP Kementan Agung Hendriadi dalam Rakor dengan seluruh stakeholder terkait pada Selasa (24/12) di Kantor BPTP Kalimantan Timur.

Kondisi saat ini Kaltim ternyata belum mampu secara mandiri mencukupi kebutuhan pangan masyarakat yang diperkirakan mencapai 3,6 juta jiwa.

Beras sebagai pangan pokok sebagian masih dipasok dari provinsi lain seperti Sulsel dan Jatim.

Baca: Bali Pastikan Kebutuhan dan Harga Pangan Saat Nataru Aman

"Kondisi inilah yang membuat Kementan bergerak cepat mempersiapkan dan memetakan potensi wilayah penyangga pangan di ibu kota negara yang baru," tutur Agung.

Lebih lanjut Agung menjelaskan bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo telah menugaskan seluruh jajarannya untuk mengawal dan menyinergikan seluruh program dan kegiatan pembangunan pertanian dari level provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan.

Dengan adanya penugasan tersebut, Agung yang juga Penanggung Jawab Tim Supervisi dan Pendampingan untuk Provinsi Kalimantan Timur melakukan rakor bersama seluruh stakeholder terkait.

"Rakor ini kita laksanakan untuk memastikan pembangunan pertanian di Kaltim sebagai wilayah ibu kota negara berjalan dengan baik," ungkap Agung.

Baca: Di Purwakarta, Mentan Syahrul Dorong Tiga Kali Lipat Ekspor Benih Sayuran

Lebih lanjut dijelaskan Agung, untuk mendorong peningkatan produksi di Kaltim serta wilayah penyangga produksi, harus diketahui berapa persen peningkatan produksi pangan dari masing-masing sektor, baik tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan.

Selain itu, memanfaatkan potensi lahan yang masih sangat luas di wilayah Kaltim guna meningkatan produksi.

"Dengan dua langkah tersebut, kita optimis produksi pangan Kaltim secara bertahap akan mampu dipenuhi dari produksi sendiri,” kata Agung.

Sementara itu, Ketua Pokja DKP Kaltim, Bernatal Saragih mengemukakan pentingnya kaji ulang berbagai regulasi yang ada di Kaltim.

Baca: Mentan SYL Ajak Milenial Jadi Bagian dari Gratieks

“Kami mengusulkan agar berbagai regulasi terkait produksi pangan perlu dikaji ulang dan diperbaiki. Misalnya terkait integrasi sapi-sawit yang belum mewajibkan investor melakukan pengembangan ternak sapi, juga regulasi terkait tata ruang seperti kepemilikan lahan dan lahan yang dilindungi agar ikut mendorong peningkatan produksi pangan Kaltim,” kata Saragih.

Di akhir acara, Agung berpesan berbagai tantangan dan peluang dalam upaya penyediaan bahan pangan di Kaltim sebagai calon ibu kota negara yang baru harus diselesaikan secara bersama-sama oleh stakeholder terkait, baik pusat maupun daerah.

Baca: Kementan Terus Kembangkan Korporasi Jagung untuk Memandirikan Petani

"Kita harus bergandengan tangan untuk mewujudkan kecukupan ketersediaan bahan pangan di wilayah ibu kota negara yang baru,” pungkas Agung mengakhiri rakor pengawalan dan sinergitas pembangunan pertanian Kalimantan Timur.

Rakor dihadiri Kepala BPTP Kaltim dan Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan yang merupakan penanggung jawab di 8 kabupaten/kota wilayah Kaltim, Kepala Dinas Peternakan Kaltim, Plh.

Baca: Sukseskan Proyek Upland, Ditjen PSP Minta Komitmen 14 Kabupaten

Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim, Ketua Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Kaltim, Dekan Fakultas Pertanian UNMUL Kaltim, serta perwakilan SKPD terkait. (*)