TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk memenuhi amanat Undang-Undang agar mengikutsertakan masyarakat dalam perumusan pelayanan publik, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jumat (26/6/2020) menggelar diskusi Forum Konsultasi Publik (FKP) secara virtual untuk Penetapan Naskah Kebijakan Standar Pelayanan di Deputi Bidang Peningkatan Prestasi.

Acara dibuka langsung oleh Plt. Deputi Peningkatan Prestasi Chandra Bhakti.

Pada pembukaan tersebut, Chandra menyampaikan bahwa Kemenpora saat ini terus melakukan perbaikan tata kelola birokrasi sesuai program unggulan yang telah di tetapkan oleh Menpora Zainudin Amali.

Agar program tersebut berjalan dengan baik, maka Deputi Bidang Peningkatan Prestasi sendiri terus melakukan langkah-langkah kongkrit yang salah satunya mengedepankan pelayanan publik.

"Saat ini, khsusunya di Deputi Bidang Peningkatan Prestasi sudah melakukan kerjasama dengan Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan progres pelaksanaan tata kelola agar berjalan dengan baik. Sekarang ini kita tidak bisa main-main, semuanya harus transparan dan akuntabel," kata Chandra.

"Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih dan bangga kepada nara sumber yang ikut forum virtual ini. Saya harap dari acara ini bisa menghasilkan masukan-masukan untuk mendukung terlaksananya standart pelayanan publik yang baik dan benar di Kemenpora," tambahnya.

Sementara Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenpora Esa Sukmawijaya memberikan pengantar pada acara ini dengan menyampaikan bahwa untuk memperbaiki tata kelola birokrasi di Kemenpora salah satu kuncinya yakni adalah memberikan pelayanan publik dengan baik dan cepat.

"Kemenpora ingin memiliki jalur pelayanan publik yang baik dan memadai," katanya.

"Mudah-mudahan acara ini akan memberikan manfaat untuk kemajuan olahraga di Indonesia. Dan saya berharap kepada semua untuk bisa memberikan masukan dan saran yang tepat dalam acara ini," ujarnya.

Acara Forum Konsultasi Publik ini menghadirkan Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta, Prof Djoko Pekik, Direktur Indonesia Sport Corruption Watch (ISCW) Rudy Darmawanto, Sekjen PB Pelti, Lani Serdadi, Sekjen PAPORI Nasril Qadar Taslim, dan Praktisi atau Wartawan Senior Ian Situmorang. Dan diikuti oleh seluruh Asisten Deputi di Lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi.(*)