“Dengan penambahan anggaran proses vervali Kemensos akan mampu memutakhirkan seluruh data dalam DTKS ditambah dengan usulan baru di 514 kabupaten/kota di 34 provinsi,” katanya.

Bersama Kemensos, kementerian lain sepakat memberikan kontribusi dan memperkuat data terpadu. Menteri Suharso Monoarfa menyatakan, ada enam langkah dalam dukungan penguatan DTKS.

Di antaranya adalah transformasi data menuju registrasi sosial, pengembangan skema perlindungan sosial adaptif, digitalisasi penyaluran menggunakan platform digital, reformasi skema pembiayaan, pengembangan mekanisme distribusi, dan integrasi program.

“Untuk pembaharuan data dan penyesuaian target penerima bantuan, Kementerian PPN/Bappenas menginisiasi dashboard pendataan digital melalui digitalisasi monograf desa. Dashboard ini sebagai langkah pemutakhiran data penerima bantuan sosial,” kata Suharso.

Mendes PDDT Abdul Halim Iskandar mmenyatakan akan terus membantu Kemensos dalam mereformasi data desa. Dalam penanganan Covid-19, Mendes PDDT telah menyalurkan BLT Dana Desa kepada 7.502.489 KPM.

“Nanti data-datanya akan kami serahkan dan padankan kepada Kemensos. Sehingga mudah-mudahan bisa menyempurnakan DTKS. Momen Covid-19, kami akan menjadikan sebagai titik awal reformasi data desa,” katanya.

Baca: Mendes: Dana Desa Jangan Hanya Dirasakan Elite Desa

Dirjen Dukcapil Zudan Fakrulloh menyatakan, pihaknya bersama tim teknis Kemensos yang terus aktif memperbarui data sehingga bisa dipastikan berdasarkan by name by address  (BNBA) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dirjen Dukcapil menyatakan terus mendukung proses pemadanan data berdasarkan NIK pada DKTS dari Kemensos sebanyak 98.604.086 jiwa (data bulan Oktober 2019 dan Juli 2020).

“Hasilnya bila pada bulan Oktober 2019 berhasil dipadankan sebanyak 75,6%, maka pada Juli 2020 telah mencapai 82,52%,” katanya. Adapun Kunta Wibawa menyatakan, Kemenkeu telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp203,9 triliun untuk bidang perlindungan sosial.

Baca: Bahas Data Kemiskinan, Komisi VIII DPR Gelar Rapat Kerja Gabungan dengan Sejumlah Menteri

Secara umum, anggota DPR juga mendukung dan mendorong kementerian terkait untuk bersama-sama meningkatkan kualitas DTKS. Ketua Komisi VIII Yandri Susanto dan anggota Diah Pitaloka meminta agar anggaran untuk verivali Kemensos ditingkatkan. “Angka Rp1,3 triliun saja terlalu kecil. Saya kira ini perlu ditingkatkan,” kata Yandri dan Diah.

Wakil Ketua Komisi Tb Ace Hasan Syadzily dan Selly Andriany menekankan pentingnya memperkuat peran Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagai motor verivali data. “SLRT hanya ada di 80-an Kab/kota. Sementara Puskesos sebanyak 160. Kalau perlu seluruh Indonesia harusnya ada,” katanya. (*)