TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Distrik Navigasi Kelas II Semarang menggelar “Acara Rembug Kawruh” sebagai sarana berdiskusi atau sharing informasi dan media mencari solusi terkait permasalahan keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan Jawa Tengah bertempat di Kantor Distrik Navigasi Kelas II Semarang, pada Selasa (16/11/2021).

Rembug Kawruh yang mengangkat tema “Harmonikan Keselamatan Pelayaran di Wilayah Perairan Jawa Tengah” dibuka oleh Direktur Kenavigasian Hengki Angkasawan dan dihadiri oleh para Kepala UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Provinsi Jawa Tengah, perwakilan dari Gubernur Jawa Tengah, Pusat Meteorologi Maritim BMKG, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang, Polairud Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dan PIP Semarang serta stakeholder terkait di bidang pelayaran di Provinsi Jawa Tengah.

Direktur Kenavigasian Hengki Angkasawan dalam sambutannya saat membuka acara menyampaikan bahwa saat ini Bangsa Indonesia sedang berusaha untuk bangkit di tengah pandemi COVID 19 yang melanda dunia. Pandemi COVID 19 membuat perekonomian terpuruk.

Namun demikian transportasi laut sebagai salah satu urat nadi perekonomian Indonesia yang menunjang arus logistik ke seluruh penjuru tanah air, tentunya harus mampu survive dan terus mendorong laju perekonomian agar tetap berjalan.

“Terkait dengan hal ini maka perlu adanya semangat yang kuat dari masing-masing pemangku kepentingan (stakeholder) di Jawa Tengah untuk dapat disatukan menjadi suatu harmoni, sehingga menciptakan keselamatan pelayaran di perairan Jawa Tengah," kata Hengki.

Menurutnya, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Semarang dan Distrik Navigasi Kelas II Semarang bersama-sama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut lainnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran di Perairan Jawa Tengah. Namun dalam melaksanakan tugas tersebut diperlukan dukungan dari semua pihak di Provinsi Jawa Tengah.

“Karenanya, semua pihak harus bersinergi dan berkolaborasi untuk menyelaraskan program-program yang memihak kepada perwujudan keselamatan pelayaran demi kelancaran transportasi laut di wilayah Propinsi Jawa Tengah,” ujar Hengki.

Lebih jauh, Hengki menjelaskan bahwa keselamatan pelayaran didefinisikan sebagai suatu keadaan terpenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan dan pelabuhan. Untuk itu diperlukan sinergi positif untuk menciptakan keselamatan dalam transportasi laut.

“Dari banyaknya kasus kecelakaan transportasi laut tersebut terjadi karena beberapa faktor, di antaranya 'human error' dan alam, di mana kondisi cuaca yang terkadang berubah menjadi cuaca buruk” katanya.

Dari dua faktor tersebut, lanjut Hengki penyebab kecelakaan transportasi laut yang sering terjadi adalah faktor cuaca. Untuk itu, maka untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan transportasi laut yang disebabkan cuaca, saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sudah meningkatkan kerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Kerja sama dengan BMKG merupakan salah satu bentuk harmonisasi antar kementerian dan lembaga untuk mewujudkan keselamatan pelayaran. Selain dengan BMKG, sinergitas dengan pemangku kepentingan /stakeholder lainnya juga dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Selain itu, pemanfaatan teknologi juga diharapkan akan mendukung sinergitas antar stakeholder, dimana pertukaran data dan informasi antar stakeholder dapat dilakukan dengan cepat melalui sistem teknologi informasi yang dimiliki masing-masing pihak.

“Informasi memegang peranan yang penting dan strategis dalam menjaga keselamatan pelayaran," kata Hengki.

Senada dengan Direktur Kenavigasian, Gubernur Jawa Tengah yang diwakili Plt. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Tengah, Enggar Budi Anggoro, dan Kepala KSOP Kelas I Tanjung Emas, M Tohir bahwa keselamatan pelayaran adalah harga mati, dan harus menjadi budaya bagi masyarakat khususnya masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

"Apalagi sebentar lagi kita bersama akan menghadapi kegiatan pada masa Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, sehingga sinergi semua instansi terkait sangat diperlukan khususnya dalam menjamin keselamatan dan keamanan transportasi laut terutama di Wilayah Jawa Tengah," kata Enggar Budi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Distrik Navigasi Kelas II Semarang, Dian Nurdiana melaporkan pelaksanaan Rembug Kawruh yang dilaksanakan di Kantor Distrik Navigasi Kelas II Semarang dihadiri oleh para peserta dari stakeholder terkait dan unsur maritim keselamatan pelayaran di wilayah Propinsi Jawa Tengah dengan jumlah kurang lebih sebanyak 200 orang peserta.

Menurut Dian, dalam rangka mendukung terwujudnya keamanan dan keselamatan pelayaran khususnya di Perairan Jawa Tengah, Distrik Navigasi Kelas II Semarang memiliki tugas melaksanakan perencanaan, pengoperasian, pengadaan, dan pengawasan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran ( SBNP ), Telekomunikasi Pelayaran, serta kegiatan Pengamatan Laut, Survei Hidrografi, Pemantauan Alur dan Perlintasan dengan menggunakan sarana instalasi untuk kepentingan keselamatan pelayaran.

Saat ini, Distrik Navigasi Kelas II Semarang memiliki Sarana Telekomunikasi Pelayaran berupa Stasiun Radio Pantai (SROP) dan Stasiun Vessel Traffic Services (VTS) yang salah satunya fungsinya adalah menyampaikan Informasi Keselamatan Pelayaran /Marine Safety Information (MSI) kepada kapal-kapal di wilayah kerjanya. Selain Sarana Telekomunikasi Pelayaran, Distrik Navigasi Kelas II Semarang juga memiliki Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Peralatan Pengamatan Laut dan Kapal Negara Kenavigasian yang handal untuk menunjang tugas menjaga keselamatan pelayaran di wilayah kerjanya.

Terkait dengan hal ini, Dian berharap agar melalui kegiatan Rembug Kawruh ini seluruh pihak dapat bersama-sama berdiskusi, menyampaikan saran dan pendapatnya demi terciptanya sinergitas antar stakeholder untuk transportasi laut yang aman dan selamat dalam menunjang perekonomian di Jawa Tengah. (*)