TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil meningkatkan rata-rata pendapatan pembudidaya ikan menjadi Rp 4,4 juta per bulan. Hal ini berdasarkan data capaian semester I-2022 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP.

"Menarik ini ya, pendapatan yang kita targetkan diangka 3,5an juta rupiah, dan realisasinya mencapai 4,4 juta rupiah. Saya melihat ada pergerakan yang positif bagaimana dukungan perikanan budidaya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujar Direktur Jenderal Perikanan Budidaya TB Haeru Rahayu dalam konferensi pers Capaian Kinerja KKP Semester I-2022 yang berlangsung secara hybrid dari Media Center KKP, Jakarta Pusat, Kamis (28/7/2022).

Peningkatan juga terjadi pada indeks nilai tukar pembudidaya ikan yang berhasil melampaui target. Berdasarkan data BPS, Nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi) saat ini berada di angka 104,25 dari target 103.

Bila dibandingkan dengan nilai NTPI di Semester I Tahun 2021, juga terjadi peningkatan dari 102,16.

Lebih lanjut Tebe menjelaskan, pihaknya juga terus menggenjot produktivitas komoditas-komoditas perikanan bernilai ekspor yang termasuk dalam salah satu program prioritas KKP hingga 2024. Di antaranya udang, rumput laut, kepiting, dan lobster.

"Untuk udang, target kita 2 juta ton produksinya pada tahun 2024. Apa yang kita lakukan? Kita membuat tambak udang berbasis kawasan contohnya di Kebumen, kemudian kita juga melakukan modelling dan revitalisasi. Harapannya, ini dicontoh oleh pembudidaya untuk dikembangkan secara mandiri," urainya.

Kinerja positif ini salah satunya dipicu oleh dukungan bantuan pemerintah yang terus digulirkan oleh KKP untuk mendongkrak efisiensi produksi budidaya.

Di samping KKP juga meningkatkan rantai suplai untuk menggenjot geliat usaha pembudidayaan ikan di beberapa daerah.

"Berbagai dukungan telah disalurkan, di antaranya untuk pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan seperti bantuan excavator, dredger, pengelolaan saluran irigasi tambak (PITAP) serta kincir. Kemudian untuk pengelolaan perbenihan seperti bantuan benih berkualitas dan calon induk yang unggul, kebun bibit rumput laut, pembangunan unit pembenihan rakyat/ hatcheri skala rumah tangga, dan Keramba Jaring Apung. Dan bantuan dalam rangka pengelolaan produksi dan usaha seperti bioflok, Pra Sertipikasi Lahan Pembudidaya Ikan, Perizinanan Usaha dan Keempat, pengelolaan pakan dan obat ikan seperti bantuan mesin dan bahan baku pakan,” papar Tebe.

Selain itu dukungan input produksi seperti pendistribusian bantuan pakan mandiri terus digenjot produksinya oleh 10 UPT DPJB, selain melalui penyaluran bantuan mesin dan bahan baku pakan, utamanya untuk pembudidaya ikan skala kecil serta untuk mengantisipasi harga pakan yang tinggi di level pembudidaya kecil.

Tebe memaparkan pengembangan budidaya tambak udang dilaksanakan melalui intervensi APBN yaitu budidaya tambak udang berbasis kawasan 100 Ha di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga dilaksanakan Modelling pembangunan kawasan tambak udang modern terintegrasi dan revitalisasi yaitu untuk meningkatkan produktivitas lahan tambak tradisional.

Manfaat pembangunan tambak udang tersebut diantaranya untuk peningkatan penerimaan devisa Negara, pajak, PNBP, adanya efek Domino Keekonomian (Multiplier Effect) serta penciptaan lapangan kerja dan ujungnya adalah peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan

Sementara pada program terobosan pembangunan kampung perikanan budidaya dalam rangka peningkatan produksi perikanan budidaya dan kesejahteraan pembudidaya ikan melalui bisnis model pembangunan terintegrasi dari hulu, on farm hingga hilir.

Serta dalam mendukung proses bisnis tersebut melalui pendampingan quality assurance (CBIB, CPIB, CPPIB, penyediaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, infrastruktur dan saran pendukung seperti saluran irigasi, jalan produksi dan sarana pendukung lainnya.

“Dalam mewujudkan akselerasi program terobosan kampung perikanan budidaya dengan memperhatikan berbagai aspek teknis, ekonomi, sosial dan lingkungan. KKP juga akan terus lakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait seperti PLN, Kemen PUPR, Kemenkop UMKM, Kemendes PDT, Kemenkominfo, BNI dan Telkom Agree” jelas Tebe.