TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi kehadiran Forum Jurnalis Wakaf Indonesia (FORJUKAFI) yang dipimpin jurnalis senior Wahyu Muryadi.

Didirikan dengan mengusung visi mulia, yaitu memberikan kesadaran masyarakat untuk berwakaf. Mengingat dari laporan Badan Wakaf Indonesia (BWI), hingga awal Maret 2022 realisasi wakaf baru mencapai sekitar Rp 860 miliar. Padahal potensi yang bisa dihimpun mencapai Rp 180 triliun hingga Rp 370 triliun.

"Peran FORJUKAFI sangat penting dalam memperluas literasi masyarakat mengenai wakaf melalui berbagai kanal media massa. Selain bisa membangun opini positif tentang wakaf, masyarakat juga bisa semakin mengetahui tentang fungsi wakaf untuk kesejahteraan umat. Mengingat masih menjadi pemahaman umum bahwa wakaf terbatas dimaknai sebagai menyedekahkan harta tidak bergerak, misalnya tanah untuk pembangunan masjid. Padahal wakaf juga dapat diberikan dalam bentuk lain, misalnya uang. Bahkan seiring kemajuan teknologi, wakaf juga dapat disalurkan secara digital, misalnya berupa saham atau surat-surat berharga," ujar Bamsoet dalam Rapat Kerja Nasional FORJUKAFI, di Jakarta, Jumat (7/10/2022).

Turut hadir secara virtual antara lain Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hadir secara langsung di lokasi acara antara lain, Ketua Umum FORJUKAFI Wahyu Muryadi, Kabid Komunikasi Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Mayjen TNI (Purn) Sunaryo, Dewan Penasihat Badan Wakaf Indonesia Imam Teguh Saptono, dan Presiden Global Wakaf Corporation Cecep M. Wahyudin.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pada awal Januari 2021 lalu, Presiden Joko Widodo sudah meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang. FORJUKAFI bisa berperan penting membantu pemerintah untuk memasifkan Gerakan Nasional Wakaf Uang tersebut tersebut hingga ke setiap provinsi dan kabupaten/kota.

"Melalui wakaf, kita bisa mengoptimalkan peningkatan dan pemerataan ekonomi. Mengingat data dari World In-equality Report Tahun 2022, pada periode 2001 hingga 2021, tercatat sekitar 50 persen penduduk hanya memiliki kurang dari 5 persen kekayaan rumah tangga nasional, sementara 10 persen penduduk memiliki sekitar 60 persen kekayaan rumah tangga nasional. Dalam periode dua dekade tersebut, kesenjangan ekonomi di Indonesia tidak mengalami perubahan signifikan," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, pada tahun 2021, rasio kesenjangan pendapatan di Indonesia masih berada di level 1 banding 19.

Artinya, populasi dari kelas ekonomi teratas memiliki rata-rata pendapatan 19 kali lipat lebih tinggi dari populasi kelas ekonomi terbawah.

"Saya meyakini, jika potensi dana wakaf dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, akan memberi kontribusi positif, dan menjadi alternatif solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk meminimalisir kesenjangan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Apalagi jika gerakan wakaf ini menjadi sebuah gerakan massal yang terorganisir dengan baik, tidak bersifat sporadis, sehingga memberikan dampak positif yang lebih nyata bagi kesejahteraan masyarakat," pungkas Bamsoet. (*)