Utusan Khusus Presiden RI Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo yang turut hadir pada acara tersebut, dalam arahannya menyatakan bahwa sikap Pemerintah Indonesia adalah “no complaints and no demands”.

Artinya, Indonesia tidak mengeluh maupun menuntut apapun kepada komunitas internasional. Sebaliknya, Indonesia justru menawarkan ide-ide dan program untuk mengatasi perubahan iklim.

“Ke depan, Indonesia berencana membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 103 GW, di mana 75 persen-nya menggunakan energi baru terbarukan, antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (geothermal), dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa,” papar Hashim.

Selain itu, Indonesia juga berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Alam sehingga tidak ada satu pun yang berasal dari batu bara. Sebagai tambahan, Indonesia ikut menawarkan program Carbon Capture and Storage (CCS) yang saat ini potensinya mencapai 500--700 Gigaton CO2.

“Program lain yang ditawarkan oleh Indonesia adalah kredit karbon sebesar 577 juta Ton CO2e. Selain itu  Indonesia menawarkan Kembali 600 juta ton kredit karbon yang saat ini masih dalam tahap verifikasi,” tambahnya.

Hashim juga menegaskan sikap Indonesia terhadap pemberitaan yang berkembang mengenai phase-out Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara saat di COP29 di Baku, Azerbaijan. Ia mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan phase-out Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara, melainkan hanya akan melakukan phase-down, atau menurunkan jumlah pembangkit listrik tenaga batu bara. 

Ia turut menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui untuk melakukan reforestasi secara masif dan menggiatkan perhutanan sosial.

Menjelaskan lebih lanjut perihal reforestasi, Menteri Kehutanan Raja Juli menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, program rehabilitasi lahan kritis seluas 12,7 juta hektare (ha) sedang disiapkan dengan peta jalan (roadmap) dan perencanaan strategis terkait reforestasi lahan kritis.

“Kebijakan dan program ini akan sangat signifikan dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca,serta peningkatan kapasitas penyerapan karbon di Indonesia,” tambah Menteri Raja Juli.

Peluncuran RBC-4

Di sela acara Sosialisasi Hasil COP29, turut dilakukan peluncuran tahap keempat Result-Based Contribution (RBC-4)  oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin. 

RBC-4 merupakan hasil kerja sama strategis antara Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia sebagai wujud dukungan internasional terhadap pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di Indonesia. 

Dalam RBC-4, Indonesia memperoleh pembayaran sebesar USD 60 juta atas capaian pengurangan emisi gas rumah kaca pada tahun 2019–2020.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menerima tiga kali pembayaran pendanaan. Pembayaran pertama sebesar USD 56 juta diberikan untuk pengurangan emisi tahun 2016–2017 sebesar 11,2 juta ton CO₂e. 

Sementara itu, pembayaran kedua dan ketiga sebesar USD 100 juta diberikan secara bersamaan untuk pengurangan emisi tahun 2017–2019 sebesar 20 juta ton CO₂e.