TRIBUNNEWS.COM - Dua partai koalisi pemerintah, PDI Perjuangan dan Partai NasDem memanas buntut pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024. 

Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024 pada Senin (3/10/2022) lalu. 

Sekertaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai deklarasi itu mengganggu konsentrasi pemerintah mengatasi masalah ekonomi. 

Diusungnya Anies Baswedan, kata Hasto, juga dinilai kontradiktif dengan pemerintah. 

NasDem sebagai partai pengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 lalu, kini justru mendukung Anies yang dinilai tak sejalan dengan program Jokowi. 

Hasto mencontohkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Baca juga: PDIP Kritik Etika Politik NasDem, Usung Anies yang Beda Misi dengan Jokowi

Menurutnya, Presiden Jokowi melakukannya karena perspektif geopolitik. 

Sementara Anies ingin tetap mempertahankan ibu kota di Jakarta.

"Seluruh partai pendukung Jokowi juga harus memiliki komitmen yang sama untuk menempatkan skala prioritas pada permasalahan tersebut dan juga mendukung kebijakan pak Jokowi," kata Hasto, Senin (10/10/2022) dikutip dari tayangan youTube tvOneNews. 

"Saya mendengar berkali-kali pak Anies mencoba untuk mempertahankan ibu kota tetap di Jakarta,"

"Sementara pak Jokowi meninginkan kesinambungan kepemimpinan agar visi Indonesia sebagai poros maritim itu dapat dijalankan," lanjutnya. 

Hasto juga menyindir partai besutan Surya Paloh itu telah keluar dari pemerintahan. 

Hasto menyamakan NasDem dengan warna biru pada bendera Belanda yang diakhir masa penjajahan dicopot oleh para pahlawan kemerdekaan. 

Ia menyindir bendera biru disobek untuk tetap menggantikan bendera merah putih di Hotel Yamato dulu.