Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para kandidat calon presiden di Pilpres 2024 perlu punya komitmen untuk menjaga kesatuan NKRI dan merawat kebhinekaan.

Komitmen tersebut penting guna memastikan tak adanya para pihak capres 2024 yang menggunakan politik identitas maupun politisasi agama hingga memanfaatkan kelompok radikal-intoleran demi politik praktis.

Hal ini disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus di sela diskusi Garda Nasionalis bertajuk 'Menghadapi Pertarungan Ideologi di Pemilu 2024' di Museum Nasional, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta, Sabtu (19/11/2022).

"Capres 2024 haruslah capres yang memiliki komitmen tinggi dalam menjaga NKRI, merawat kebhinekaan, menjaga integrasi nasional dan yang mampu melanjutkan program pembangunan Presiden Jokowi," kata Petrus.

Baca juga: Belajar dari Banyak Pengalaman Pilpres, Anies Baswedan: Menentukan Cawapres Masih Panjang

Ia mengatakan komitmen tersebut penting mengingat ancaman gerakan radikalisme berpotensi kembali terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, setelah sebelumnya juga terjadi di Pilgub DKI 2017 dan Pemilu 2019.

"Ini yang perlu disadari para kandidat capres 2024 bahwa kelompok radikal dan intoleran akan memanfaatkan setiap momentum politik untuk masuk ke kekuasaan," ungkapnya.

Petrus mengingatkan partai politik agar memastikan tidak mengusung kandidat calon presiden yang punya komitmen rendah terhadap kebhinekaan.

Mengingat partai politik jadi pihak yang berwenang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 nanti.

"Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu khusus Pasal 222 telah menyebutkan dengan tegas bahwa pasangan capres-cawapres diusung parpol atau gabungan partai politik. Hal ini berarti, parpol mempunyai peran besar memastikan Pilpres 2024 digelar secara damai dan aman dengan mengusung pasangan capres-cawapres yang memiliki komitmen merawat NKRI dan kebhinekaan," ucapnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid mengingatkan potensi gerakan radikalisme jelang Pemilu Serentak 2024 yang dipicu dari politik identitas.

"Potensi selalu ada, kita hanya menjaga, meminimalisir supaya potensi-potensi tidak berkembang. Kita sudah membuktikan bahwa potensi ancaman terorisme, radikalisme saat ini kan bisa kita eliminir sehingga kemarin penyelenggaraan G20 bisa berjalan aman, lancar, dan sukses," ungkap Nurwakhid.

Baca juga: Pengamat: Politik Identitas Tetap Ada di Pilpres 2024 tapi Tidak Setajam 2014 dan 2019

BNPT, kata Nurwakhid, akan melakukan berbagai langkah dan upaya untuk mencegah politik identitas, termasuk menggandeng partai politik.

Ia mengatakan bahwa radikalisme dan terorisme merupakan musuh bersama seluruh umat manusia.

Sehingga pemberantasannya jadi tanggung jawab bersama, bukan hanya dibebankan kepada pemerintah semata.

"BNPT itu lembaga non kementerian di bawah pemerintah yang bertugas merumuskan kebijakan, mengimplementasikan dan mengkoordinasikan terhadap elemen bangsa dan negara, tentu termasuk kita juga diskusi, dialog atau melakukan koordinasi dengan seluruh elemen termasuk partai politik," jelas dia.