Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengusulkan dua opsi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, yakni dilaksanakan dengan proporsional tertutup atau proporsional terbuka terbatas.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menejelaskan alasan organisasinya ini mengusulkan dua sistem tersebut.

Dengan menggunakan sistem proporsional tertutup, masyarakat dapat memilih partai politik atau calon legislatif (caleg) sesuai ketentuan, yang jika memenuhi syarat maka akan terpilih.

Namun, jika tidak terpilih maka dapat diakomodir sesuai dengan nomor urut partai politik.

“Sehingga dengan sistem proporsional terbuka terbatas itu, suara pemilih masih terakomodir dan masih ada peluang bagi calon legislatif untuk dapat memiliikii kesempatan terpilih tidak di nomor urut yang teratas,” kata Abdul Muti saat konferensi pers di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Ia menambahkan, usulan tersebut bukan kali pertama disampaikan pada saat ini.

Baca juga: Tolak Sistem Proporsional Tertutup, AHY: Jangan Sampai Jadi Alibi Penundaan Pemilu 2024

Muhamamadiyah, lanjut dia, sebenanrnya sudah menyampaikan usulan ini pada sidang kanwil pada 2014 silam.

“Tetapi semua keputusannya ada pada MK yang sekarang ini sedang mengkaji sistem pemilihan Pemilu,” katanya.

Abdul Muti menambahkan dengan perubahan menjadi sistem proporsional tertutup, diharapkan dapat mengurangi kanibalisme politik yang memicu adanya penjegalan sesama caleg.

Baca juga: Kritik Sistem Proporsional Tertutup, PAN: Politik Uang Bisa Lebih Berbahaya

Hal itu, kata dia, berpotensi memicu polarisasi politik.

Alasan selanjutnya, sambung Muti, sistem proporsional tertutup dapat mengurangi populisme politik, yang mana biasanya pemilih menentukan pilihannya berdasarkan popularits dari calon legislatif.

Selain itu, ia menambahkan sistem tersebut dapat meminimalisir praktik politik uang atau money politik.

“Karena kemudian muncul siapa yang punya kekuatan kapital yang paling kuat itu juga menjadi masalah yang menimbulkan money politik,” ujarnya.