Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai bahwa sistem pemilu proposional terbuka membuat calon legislatif (Caleg) jadi dekat dengan rakyat.

Menurut Mardani hal itu bisa terjadi karena caleg turun ke masyarakat jadi bisa dekat dengan rakyat.

"Kelebihan proporsional terbuka jadi karena semuanya turun caleg-caleg dekat dengan rakyat. Kalau kurangan proposional terbuka memang peran partai menjadi minimalis yang kita cuma jadi manajer atau jadi koordinator," kata Mardani pada acara daring PKS Legislative Corner, Jumat (6/1/2022).

Mardani melanjutkan padahal kalau pemilu ingin sehat Partainya juga harus sehat, ideologis harus kuat kaderisasinya, harus punya prinsip.

"Itu sekiranya bisa dioptimalkan untuk sistem proporsional terbuka," jelasnya.

Kemudian Mardani juga mengatakan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka punya kelemahan karena setiap caleg itu punya peluang yang sama. Maka semua akan bekerja berusaha mendapatkan suara terbanyak.

Lalu dikatakan Mardani sistem pemilu proporsional terbuka juga lebih disukai partai-partai baru.

"Biasanya partai-partai yang identitasnya belum kuat mereka akan berharap proporsional terbuka karena seluruh calengnya akan menjadi prajurit-prajurit handal untuk mencari suara," ungkapnya.

Sementara itu untuk sistem pemilu proposional tertutup. Mardani menyebutkan bahwa kekurangannya  oligarki bisa pindah ke partai politik.

Menurut Mardani hal itu bisa terjadi jika tidak ada reformasi internal dari partai politik.

"Kelemahannya kalau proporsional tertutup itu kalau kita melakukan proposal tertutup, tapi tidak ada reformasi di internal partai maka oligarki di luar berpindah ke oligarki di dalam partai," kata Mardani pada acara daring PKS Legislative Corner, Jumat (6/1/2022).

Mardani melanjutkan pimpinan partai bisa semena-mena menentukan nomor urut caleg. Yang mana caleg dekat dengan pimpinan parpol dapat nomor urut yang baik yang berprestasi belum terdapat nomor urut yang baik.

"Padahal haknya rakyat mendapatkan calon yang berkualitas itu kelemahannya," tegasnya.