TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah petinggi elite partai politik (parpol) berkumpul untuk bersama-sama menolak sistem pemilu proporsional tertutup di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).

Adapun partai yang hadir dalam acara ini, yakni Golkar, PAN, NasDem, Demokrat, PKB, PKS, dan PPP.

Sementara untuk Gerindra meskipun tidak hadir, partai berlambang kepala garuda itu sepakat menolak wacana penerapan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.

Pengamat politik dari lembaga survei Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro memberikan komentarnya terkait kesepakatan 8 parpol tersebut.

Ia mengatakan, pertemuan kedelapan partai politik parlemen minus PDI Perjuangan ini menarik untuk dicermati.

"Sikap ini merupakan pukulan telak terhadap PDI Perjuangan, karena partai banteng ini pendukung dari pemberlakuan kembali sistem proporsional tertutup di pemilu mendatang.

Kedelapan partai politik tersebut sadar betul apabila penerapan sistem proporsional tertutup akan menguntungkan salah satu partai saja," kata Bawono kepada Tribunnews.com, Senin (9/1/2023).

Baca juga: Banyak Parpol Koalisi Tapi Belum Usung Capres-Cawapres, Ketua DPP Eriko: Apa Kalian Tunggu PDIP?

Bawono melanjutkan, parpol yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup juga merupakan bentuk pengawasan terhadap kerja-kerja KPU ke depan.

Seperti sikap Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari yang dinilai bertindak offside dengan mengatakan pemilu 2024 berpeluang memakai sistem proporsional tertutup.

"Selain itu sikap offside Ketua KPU juga membuat dia seolah-olah tengah menjadi juru bicara dari salah satu partai politik besar selama ini dikenal sebagai pendukung utama pemberlakuan kembali sistem proporsional tertutup," imbuh Bawono.

Bawono kemudian membeberkan kekurangan sistem proporsional tertutup pemilu.

Sistem ini akan membuat ikatan antara pemilih dan calon legislatif (caleg) menjadi lemah.

Caleg akan merasa lebih penting membangun relasi dengan elite partai agar terpilih.

Dalam sistem proses proporsional tertutup, tidak lagi menampilkan nama-nama dan foto calon legislatif. Hanya ada hanya tanda gambar parpol sebagai peserta pemilu.