Wapres Ma'ruf Amin Bantah Istana Intervensi Verifikasi Parpol Peserta Pemilu
Ma'ruf mengatakan penyelenggaraan Pemilu merupakan kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sehingga Pemerintah tidak bisa melakukan intervensi
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Muhammad Zulfikar
Namun dalam praktiknya, kata Hadar, pihaknya mendapat banyak bukti bahwa tekanan-tekanan terus dilakukan untuk melakukan perubahan data.
Baca juga: Hasil RDP Komisi II DPR dan KPU soal Dapil Pemilu 2024 Tidak Berubah, Perludem: Baca Putusan MK
"Membantu yang awalnya satu parpol kemudian semua partai politik kecuali Partai U, itu berlangsung," ujar dia
Kemudian, Hadar juga mengungkapkan keresahan yang dirasakan anggota KPU di daerah lewat tangkapan layar pesan yang ditampilkan di layar.
Dari situ, dia menyebut sejumlah nama dalam dugaan kecurangan tahapan verifikasi parpol.
"Ini adalah komunikasi antar anggota KPU provinsi yang resah tapi bagian ini yang penting. Di sini satu anggota dari satu provinsi menceritakan barusan pak Idham telpon saya, setelah bicara dengan pak Idham dioper ke Pak Agus, yang isinya pertama saat ini nereka sedang duduk bersama pak Idham, pak Agus, pak Drajad pak Sekjen sambil berkomunikasi pak Hasyim yang sedang ada di Padang," ucapnya.
"Kedua, sesaat lagi Sekjen akan memerintahkan sekretaris provinsi agar komunikasi dengan admin sipol di beberapa kabupaten kota untuk MS-kan partai Gelora," imbuhnya.
Mendengar penjelasan dari Hadar, pimpinan rapat yakni Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta rapat tersebut menjadi tertutup.
Baca juga: Demokrat Berharap KPU dapat Meminimalisir Jatuhnya Korban dari Penyelenggara pada Pemilu 2024
Hal itu dikarenakan dugaan kecurangan yang menyebut nama-nama dalam institusi penyelenggara pemilu.
"Saya kira mohon maaf karena ini menyebutkan terkait dengan beberpa pihak yang tentu perlu dikonfirmasi saya kira rapat kita alihkan ke tertutup, soalnya ini sebut nama-nama institusi perlu dikonfirmasi," kata Doli.
