Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Nasional Relawan Perubahan, Kamaludin Enuh menilai adanya perjanjian antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan soal pencalonan presiden, yang diungkap Sandiaga Uno, hanya bisa terjawab oleh orang-orang yang disebutkan dalam perjanjian tersebut.

“Ini kan perjanjiannya seperti apa, yang bisa meng-clear-kan hanya pihak-pihak yang disebutkan tersebut. Karena bang Sandi yang mengutarakan, monggo bang dibuka ke publik. Tapi menurut kami sebagai relawan, jangan sampai seperti menggiring opini kalau mas Anies ingkar janji,” ujar Kamaludin, dalam keterangannya kepada wartawan Kamis (2/2/2023).

Menurutnya, perjanjian tersebut hanya berlaku pada pemilu serentak 2019, saat Anies Baswedan masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Sehingga, Anies Baswedan dinilai bebas untuk menentukan pilihan akan ikut dalam pemilu 2024 atau tidak.

“Tapi bisa saja perjanjian ini berlaku untuk pemilu 2019, karena saat itu mas Anies memang mau fokus jadi gubernur. Karena kan jabatan itu amanah, kita bisa melihat dari sepak terjangnya yang sudah-sudah. Jadi kalau di pemilu kali ini beliau ingin ikut dalam kontestasi kan bebas saja," ujarnya.

Hal ini dianggap wajar, terlebih Anies Baswedan baru saja resmi menjadi capres pertama yang sudah mengantongi 20 persen presidential threshold, usai dukungan yang diberikan Nasdem, Demokrat, dan PKS. 

Dia menambahkan, Relawan Perubahan akan tetap fokus pada pencalonan Anies Baswedan di pemilu 2024.

“Saya melihatnya wajar, sekarang mas Anies sudah semakin resmi yah maju, setelah koalisi terbentuk, jadi semakin tinggi pohon akan semakin kencang anginnya. Tupoksi kami sebagai relawan, akan fokus pada yang akan datang yaitu mendukung beliau di pemilu 2024,” ujar Kamaludin.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menyebutkan bahwa ada perjanjian antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan terkait dengan Pemilihan Presiden atau Pilpres.

Dalam tayangan podcast Akbar Faisal Uncencored yang dikutip Senin (30/1/2023), Sandiaga mengatakan bahwa perjanjian tersebut tertulis dan dibuatkan oleh Fadli Zon.

Baca juga: Sosok Penting Terkait Perjanjian Anies-Prabowo: Fadli Zon yang Menulis, Kini di Tangan Sufmi Dasco

“Tertulis dan untuk episode itu saya mengusulkan Bang Akbar mengundang Fadli Zon. Karena dia yang mendraft dan dia yang menulis tangan itu,” kata Sandiaga Uno.

Ia menjelaskan bahwa perjanjian itu berkaitan dengan beredarnya potongan video Anies bicara tak akan maju pilpres jika Prabowo juga maju sebagai capres.

Kala itu, Sandiaga menjadi Wakil Anies untuk maju di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Yang pada akhirnya sempat menimbulkan kebuntuan di internal Partai Gerindra. Kemudian atas kebuntuan tersebut dibentuklah sebuah perjanjian tertulis oleh Fadli Zon.

“Terus terang waktu itu sempat ada kebuntuan. Dan sosok sosok Fadli Zon itu yang mungkin cukup sentral untuk akhirnya melihat, merumuskan dan meramu dari 3 kubu itu,” tuturnya.

“Waktu itu kan ada saya, Pak Prabowo dan Pak Anies. Dan dia yang membuat itu dalam sebuah perjanjian yang dia tulis tangan sendiri,” lanjut Sandiaga.

Ketika ditanya lebih rinci soal isi perjanjian tersebut, Sandiaga enggan menjawab lebih jauh.

Ia hanya menyarankan agar Fadli Zon yang mengungkap secara detil isi perjanjian tersebut.

Sebab, kata Sandiaga, dirinya tidak memegang salinan dari perjanjian tersebut.

“Detailnya nanti Pak Fadli. Dan memang ada beberapa poin. Dan ini cukup detail apa yang disepakati termasuk juga berkaitan dengan, karena itu di awal dari koalisi dan di awal dari penentuan paslon, jadi juga melingkupi tahapan-tahapan ke depan,” kata Sandiaga.

Baca juga: Soal Perjanjian Politik Prabowo-Anies, Gerindra: Tak Mengikat Secara Hukum, Tapi soal Moral

“Jadi saat itu, saya sendiri enggak megang itu copy-nya, kalau ga salah ada di brankasnya Pak Fadli atau Pak Prabowo,” lanjut dia.