TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anies Baswedan akhirnya buka suara menjawab soal perjanjian politik yang menyebut ia tak boleh menjadi capres, jika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju di pemilihan presiden (pilpres).

Seperti diketahui, awalnya perjanjian politik itu sempat disinggung oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno.

Menurut Anies Baswedan, perjanjian politik itu sudah selesai, lantaran ia sepakat tak maju di Pilpres.

"Sebenarnya sederhana, saya sampaikan pada waktu saya bekerja, saya akan fokus di jakarta lima tahun."

"Saya akan fokus di Jakarta lima tahun, dan sesudah Pilkada 2017 itu ada Pilpres 2019."

"Jadi saya sampaikan, saya tidak akan tengok kanan kiri, dan saya akan full lima tahun di Jakarta."

"Karena itu saya tidak akan mengikuti pilpres," ujar Anies dalam wawancara bersama Merry Riana di akun YouTube Merry Riana, seperti yang dilihat Tribunnews, Sabtu (11/2/2023).

Bahkan, Anies mengaku juga menyatakan tidak akan maju di Pilpres 2019 secara terbuka, saat debat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017.

Baca juga: Sudirman Said soal Utang Rp 50 Miliar: Anies Tak Mampu Biayai Kampanye Pilkada 2017, Pinjam Sandiaga

"Bu Merry kalau ingat pada saat debat pertama calon gubernur, pertanyaan pertama dari panelis begini 'Pak Anies, apakah bapak akan maju pilpres atau tidak?"

"Loh begini, gubernur kok ditanyain pilpres? Saya bilang no. saya akan di jakarta, dan itu ada rekamannya, karena itu debat dan rekamannya ada. Jadi sesederhana itu," jelas Anies.

Anies menuturkan, dirinya pun telah menuntaskan janjinya tersebut untuk menyelesaikan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga masa jabatannya habis.

"Tuntaskan lima tahun, setelah itu, saya tidak tahu lagi apa yang terjadi. Saya tidak tahu apakah saya akan kembali mengajar, apakah saya kembali meneruskan di pemerintahan."

Kalau di pemerintahan, apakah tetap di Jakarta, apakah tugas yang berbeda. Jadi kita komit lima tahun dan itu sudah disampaikan," tutur Anies.

Bahkan, Anies menuturkan dirinya juga menunjukkan komitmennya dengan menolak permintaan Prabowo Subianto menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2019.

"Jadi ketika di tahun 2019, saya diajak untuk menjadi wakil, pasangannya Pak Prabowo, saya sampaikan juga kepada beliau, Pak Prabowo terima kasih atas undangannya, ini sebuah kehormatan, tetapi saya punya komitmen untuk menyelesaikan di Jakarta selama lima tahun."

"Jadi saya rasa itu," beber Anies.

Anies menambahkan, penolakan untuk maju di Pilpres 2019 juga dengan mempertimbangkan janji-janjinya dengan warga Jakarta selama masa kampanye.

"Memang kuncinya adalah menyelesaikan janji dengan warga jakarta. Karena janji saya dengan warga Jakarta banyak."

"Saya tanda tangan tuh kontrak politik dengan rakyat miskin kota, dengan kampung akuarium, dengan masyarakat kaki lima. Itu semua janji-janji yang saya harus tunaikan."

"Apa yang harus saya sampaikan kepada mereka? Kalau setelah setahun saya pergi, kemudian nanti mereka tidak lagi percaya kepada proses demokrasi, karena yang bertanda tangan mengikuti pemilu begitu saja meninggalkan," paparnya.

Karena itu, Anies pun mengingat perjanjian politik yang dibahasnya dengan Prabowo Subianto juga tidak terlalu spesifik, khususnya terkait larangan dirinya untuk menjadi calon presiden.

"Memang ketika ngobrol itu tidak menyebut tahun, misal saya berjanji...enggak, saya berjanji lima tahun. Tidak ada menyebut lima tahun sampai 2022, kemudian tidak akan ikut satu dua. kira-kira enggak begitu lah," terangnya.

Singgung Erwin Aksa dan Sandiaga

Anies Baswedan menyebutkan Sandiaga Uno dan Erwin Aksa aneh karena membahas lagi utang piutang Rp50 miliar yang sejatinya telah selesai.

Hal tersebut diungkap Anies Baswedan dalam wawancara bersama Merry Riana di akun youtube Merry Riana seperti dilihat Tribunnews.com pada Sabtu (11/2/2023).

Awalnya, Anies Baswedan ditanya soal pernyataan mantan koleganya Sandiaga Uno yang mengikhlaskan utang piutang Rp50 miliar kepada dirinya pada Pilkada 2017 lalu. Lalu, Anies pun menjelaskan mengenai tudingan utang tersebut.

Anies menjelaskan bahwa dirinya bersama Sandiaga Uno memang banyak mendapatkan sumbangan dari berbagai pihak pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Satu di antara pemberi sumbangan itu meminta dicatat sebagai utang.

"Pada masa kampanye itu banyak sekali yang melakukan sumbangan, banyak sekali. ada yang kami tau, ada yang kami tidak tau. Dan ada yang memberikan dukungan langsung kepada apakah relawan ataupun itu. Kemudian, ada pinjaman, sebenarnya bukan pinjaman, dukungan yang pemberi dukungan ini minta dicatat sebagai utang," ujar Anies.

Anies menyampaikan bahwa perjanjian dukungan yang dicatat sebagai utang itu berisikan bahwa jika nantinya Anies-Sandi memenangkan Pilkada, maka utang piutang itu dianggap lunas.

"Dukungan yang minta dicatat sebagai utang. Lalu kami sampaikan apabila, ini kan dukungan untuk sebuah kampanye, untuk perubahan, untuk kebaikan, apabila ini berhasil, maka itu dicatat sebagai dukungan. Apabila kita tidak berhasil dalam Pilkada, maka itu menjadi utang yang harus dikembalikan. Jadi itu kan dukungan. Siapa penjaminnya? yang menjamin pak Sandi," ungkap Anies.

Lebih lanjut, Anies menambahkan bahwa uang pinjaman tersebut sejatinya bukanlah uang Sandiaga Uno. Namun, uang itu berasal dari pihak ketiga yang mendukung Anies-Sandi di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

"Jadi uangnya dari Pak Sandi. Jadi itu ada pihak ketiga yang mendukung kemudian saya menyatakan, ada surat pernyataan utang, saya yang tanda tangan dan di dalam surat itu disampaikan apabila Pilkada kalah, maka saya dan Pak Sandiaga Uno berjanji mengembalikan. dan saya dan Pak Sandi. yang tanda tandangan saya. apabila kami menang pilkada, ini dinyatakan bukan utang. Jadi itulah yang terjadi. makanya begitu Pilkada selesai, menang selesai," jelas Anies.

Lebih lanjut, Anies menambahkan seluruh dokumen yang terkait perjanjian utang piutang itu pun masih disimpan oleh dirinya. Anies pun tak masalah jika dokumen itu dibuka di hadapan publik.

"Ada dokumennya, kalau suatu saat itu harus dilihat ya boleh saya, wong tidak ada sesuatu yang luar biasa disitu. jadi tidak ada sebuah utang yang hari ini harus dilunasi. Gak ada. karena ketika Pilkadanya selesai, itu selesai," beber Anies.

Di sisi lain, Anies mengaku heran dengan pihak yang kembali menggulirkan kesepakatan perjanjian utang piutang yang sejatinya telah dinyatakan selesai sejak kemenangan di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

"Jadi menjadi aneh ketika sekarang kita membicarakan soal ada utang yang belum selesai. sudah selesai ketika dulu karena perjanjiannya begitu," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis Partai Golkar Erwin Aksa mengatakan Anies Baswedan masih memiliki utang sekitar Rp 50 miliar kepada Sandiaga Uno.

Erwin menyebut utang itu terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada tahun 2017.

"Karena waktu itu kan putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertatih-tatih juga kan," kata Erwin dalam podcast Akbar Faizal Uncensored yang ditayangkan, Sabtu (4/2/2023).

Ia menyebut jika saat ini Sandiaga Uno memiliki logistik cukup sehingga memberikan pinjaman ke Anies.

"Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies," ujar Erwin.

Erwin lalu mengungkapkan bahwa pinjaman tersebut diberikan ke Anies sekitar Rp 50 miliar.

"Nilainya berapa yah, 50 miliar barangkali," ucapnya.

Ia juga menyebut jika utang Rp 50 tersebut belum lunas dibayar oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Saya kira belum (lunas) barangkali yah," ucap Erwin.