TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  PT Pos Indonesia (Persero) yang menjadi mitra KPU dalam mendistribusikan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024, menyiapkan sejumlah strategi dalam distribusi logistik demi mewujudkan pemilu berjalan lancar dan tepat waktu.

Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Faizal R Djoemadi menjelaskan, berbekal pengalaman mendistribusikan logistik pemilu sejak 2004, 2009, 2014, 2019, pihaknya sudah memetakan seputar perencanaan dan persiapan, berikut apa saja yang menjadi tantangan hingga peta kerawanan dari rantai distribusi logistik Pemilu 2024.

“Pos Indonesia punya pengalaman logistik pemilu sejak 2004, 2009, 2014, 2019, dan sekarang 2024. Dengan semua pengalaman tersebut kita akan improve terutama di teknologi. Kami akan mengintegrasikan teknologi yang dimiliki dengan Silog (Sistem Informasi Logistik), sehingga semua distribusi oleh Pos Indonesia dapat terpantau, ada tracing dan tracking. Ada dashboard realtime yang kita siapkan sehingga terpantau tepat jumlah, tepat waktu. Termasuk saat mengembalikan dari TPS ke tempat penghitungan suara,” kata Faizal R Djoemadi, secara tertulis dikutip Rabu (15/3/2023).

Dia menjelaskan, pihaknya tak hanya didukung oleh sistem namun juga diperkuat sumber daya yang tersebar hingga pelosok nusantara.

Diketahui, Pos Indonesa memiliki 4.800 Kantorpos yang tersebar di kecamatan se-Indonesia, termasuk wilayah 3T (Terpencil, Tertinggal, Terdepan). 

“Kalau soal armada, kami punya 4.800 Kantorpos tersebar di kecamatan sehingga bisa sangat dekat dengan TPS (tempat pemungutan suara) hingga ke daerah 3T dengan segala tantangan dan keterbatasan. Jangan bayangkan Indonesia seperti Jakarta atau Pulau Jawa, logistiknya harus diseberangkan lewat laut, sungai, hutan, perkebunan kelapa sawit. Ini menjadi tantangan tersendiri,” kata Faizal.

Peta dan Mekanisme Distribusi Logistik Pemilu

Terkait peta jalur distribusi, Faizal mengatakan telah mengantongi data yang diperoleh pada pemilu sebelumnya.

Hanya, tak dipungkiri terjadi pembaruan peta jalur distribusi yang mesti dikoordinasikan lebih lanjut dengan KPUD.

“Berdasarkan pemilu sebelumnya, kami sudah punya (data kebutuhan logistik pemilu sebelumnya). Hanya saja ada pemekaran wilayah provinsi, kecamatan/kota, dan desa, kami akan duduk bersama dengan KPUD. Kemudian akan kami sesuaikan dengan kapabilitas. Kami punya sistem List Cost Routine. Ada rute terpendek, teroptimal, dengan cost paling murah,” katanya. 

Faizal memberikan catatan terkait pengiriman logistik pemilu, terutama untuk mencegah rusaknya surat suara dalam pengiriman di wilayah 3T. Untuk wilayah rawan bencana sendiri Pos Indonesia mempunyai strategi khusus dalm pendistribusian.

“Setiap pengiriman logistik pemilu ditemani oleh TNI POLRI, yang mana mengikuti prosedur keselamatan yang mereka tetapkan. Misalnya naik boat harus memakai life vest, kita ikuti semua. karna ini pekerjaan sehari hari  kita mengantar dokumen, barang ke daerah2 terpencil. Teman- teman pos di daerah sudah tahu waktunya (air laut) surut, maka tidak bisa jalan atau waktu pasang. Misalkan sudah tahu waktunya  mereka mengirimkan lebih awal, daripada terlambat lebih baik datang dari awal.

"Kami sudah berpengalaman mengirimkan bantuan kepada 20 juta penerima di seluruh Indonesia, tersebar di daerah 3T, kadang mengalami masalah dengan alam. Ada juga risiko perahu terbalik dan lainnya. Perlu dibicarakan dengan KPU untuk meminimalkan risiko terkena basah, hujan, atau perahu terbalik, logistik pemilu tetap terjaga kering. Sehingga aman saat dikirim dan dikembalikan karena (untuk) kemasan, yang memikirkan KPU,” ucapnya.

Jangkau WNI di Luar Negeri Lewat UPU