TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai sebaiknya koalisi besar antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Indonesia Raya (KIR) mengajak PDIP dalam gerbong mereka untuk Pilpres 2024.

Mengajak PDIP ke Koalisi Besar, dikatakan Adi, harus dilakukan karena koalisi tersebut berisi partai-partai pendukung Presiden Joko Widodo.

"Lebih memudahkan untuk melakukan konsolidasi, pertarungan politik, menyatukan kekuatan politik dan targetnya mungkin bagaimana memenangkan Pilpres satu putaran," kata Adi kepada Tribunnews, Rabu (5/4/2023).

Adi menambahkan para parpol yang bertemu di Kantor DPP PAN pada Minggu (2/4/2023) kemarin, ada rasa tak nyaman jika PDIP tak diajak.

"Karena apapun judulnya PDIP partai pemenang pemilu dan pastinya terjadi dinamika yang tak akan baik-baik saja jika PDIP maju sendiri," kata Adi.

"Sebaiknya memang PDIP bergabung untuk memudahkan, tetapi dinamika politik sulit untuk ditebak. Kita lihat apakah PDiP menjadi bagian di dalamnya atau maju sendiri. Hanya elitelah yang bisa menentukan itu," pungkasnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut dua koalisi partai saat ini yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN cocok dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB.

Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri acara Silaturahmi antara PAN dengan Presiden.

“Cocok,” kata Jokowi usai acara silaturahmi antara PAN dengan Presiden di Kantor DPP, Jakarta Selatan, Minggu, (2/4/2023).

Terkait penggabungan dua koalisi partai tersebut kata Jokowi terserah para Ketum partai masing-masing. Yang pasti kata Presiden koalisi harus dibangun untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Saya hanya bilang cocok, terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai, untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik,” katanya.

Dalam acara silaturahmi tersebut kata Presiden membicarakan masalah kebangsaan sekaligus keberlanjutan program pembangunan ke depannya.

Presiden mengaku dalam pertemuan,  ia lebih banyak mendengarkan. Dalam membahas politik para Ketua Umum Partai yang banyak berbicara.

“Yang berbicara itu ketua-ketua partai, saya bagian mendengarkan saja,” katanya.

Presiden tidak menjawab apakah dalam acara silaturahmi partai pemerintah tersebut turut dibahas masalah Capres dan Cawapres Pilpres 2024. Menurut Presiden hal itu sebaiknya ditanyakan kepada para Ketum Partai.

“Nanti ditanyakan kepada ketua-ketua partai,” katanya.

Dalam acara tersebut turut hadir sejumlah ketua umum partai koalisi pemerintah, mulai dari tuan rumah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono.

Zulkifli mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh tidak hadir karena sedang berada di luar negeri.

“Ketua Umum Nasdem dan PDIP sedang ke luar negeri,” kata Zulkifli.