Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengungkapkan bahwa partainya tidak terpengaruh atas wacana koalisi besar gabungan dari Koalisi Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu.

Menurut Kamhar partainya tetap fokus menyapa dan menjaring aspirasi rakyat.

"Merespon wacana ‘Koalisi Besar’ yang merupakan fusi dari KIB dan KKIR, biasa saja. Kami tak terpengaruh, tetap fokus pada menyapa dan menjaring aspirasi rakyat serta ikhtiar-ikhtiar untuk penguatan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP)," kata Kamhar kepada Tribunnews.com, Senin (10/4/2023).

Kamhar melanjutkan secara subtantif tak ada soal dengan koalisi besar maupun koalisi kecil. Yang menjadi persoalan ketika Presiden terlalu jauh masuk pada politik praktis.

"Kekuasaan menjadi berpihak, tak profesional dan tak netral pada suksesi kepemimpinan nasional. Menyiapkan pelanjutnya dengan berbagai cara yang sangat mungkin terjadi abuse of power untuk menjadi penerus kekuasaan. Ini membajak demokrasi," tegasnya.

Kamhar mengingatkan akan lebih baik jika Jokowi meneladani SBY diperiode kedua yang tak ikut campur dan mendukung koalisi atau pasangan capres tertentu sebagai pelanjut.

"Sikap kenegarawanan seperti ini akan menjaga kualitas demokrasi, penyelenggaraan pemilu yang profesional dan persatuan. Kekuasaan yang berpihak menjadi ancaman bagi persatuan," tutupnya.

Baca juga: Demokrat soal Koalisi Besar: Silakan, Jika Dirasa 2 atau 3 Parpol Tak Cukup Bersaing dengan Anies

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut dua koalisi partai saat ini yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN cocok dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB.

Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri acara Silaturahmi antara PAN dengan Presiden, di Kantor DPP, Jakarta Selatan, Minggu, (2/4/2023).

“Cocok,” kata Jokowi.

Terkait penggabungan dua koalisi partai tersebut kata Jokowi terserah para Ketum partai masing-masing. Yang pasti kata Presiden koalisi harus dibangun untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Saya hanya bilang cocok, terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai, untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik,” katanya.

Dalam acara silaturahmi tersebut kata Presiden membicarakan masalah kebangsaan sekaligus keberlanjutan program pembangunan ke depannya.

Presiden mengaku dalam pertemuan, ia lebih banyak mendengarkan. Dalam membahas politik para Ketua Umum Partai yang banyak berbicara.

“Yang berbicara itu ketua-ketua partai, saya bagian mendengarkan saja,” katanya.

Presiden tidak menjawab apakah dalam acara silaturahmi partai pemerintah tersebut turut dibahas masalah Capres dan Cawapres Pilpres 2024. Menurut Presiden hal itu sebaiknya ditanyakan kepada para Ketum Partai.

“Nanti ditanyakan kepada ketua-ketua partai,” katanya.