Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar merespon positif pernyataan Pengamat politik dari Indonesia Political Power Ikhwan Arif yang mendorong Koalisi Indonesia Berstau (KIB) mencalonkan kadernya sebagai capres dan cawapres di Koalisi Besar.

Bagi Golkar, Ketua Umum Airlangga Hartato layak dipertimbangkan untuk menjadi capres.

"Apa yang disampaikan pengamat sejalan dengan keinginan seluruh kader agar Ketua Umum menjadi calon presiden," ujar Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Sarmuji kepada Tribunnews, Selasa (18/4/2023).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu berharap dengan Ketua Umum menjadi capres koalisi besar, suara partai lebih mudah dikonsolidasikan.

Soal bagaimana negosiasinya, Sarmuji menyerahkan mandat penuh kepada Ketua Umum sesuai hasil Munas.

"Munas telah memberikan mandat kepada Ketua Umum untuk menentukan proses pilpres," tegasnya.

Sarmuji juga setuju pilihan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bergabung dengan koalisi besar dapat terwujud karena didukung oleh mesin partai yang kuat.

KIB perlu mendorong kader internal mereka untuk diusung menjadi capres atau cawapres dalam koalisi besar. hal ini sebagai bagian dari power sharing dengan koalisi lain yang akan melebur menjadi Koalisi Besar.

Sebelumnya, Arif mengatakan rekomendasi capres atau cawapres dari KIB mempermudah wacana peleburan koalisi besar semakin terwujud.

"KIB bisa saja menyusun langkah power sharing dengan mengusung salah satu kader untuk menjadi capres atau cawapres dan kemudian disodorkan ke dalam koalisi besar," ujar  Pengamat politik dan pendiri Indonesia Political Power Ikhwan Arif, Senin, 21 April 2023.

Peleburan KIB-KIR menjadi koalisi besar tidak lepas dari peran Jokowi. Restu Jokowi akan membuat kedua koalisi bersatu dan menjadi kekuatan besar. Kekuatan ini mampu menghadapi PDIP meski Jokowi adalah kader PDIP.

Baca juga: KIB Didorong Perjuangkan Kader Internal Jadi Capres atau Cawapres di Koalisi Besar

Artinya koalisi besar yang direstui Jokowi akan berhadapan dengan PDIP sebagai koalisi tunggal yang mengusung capres dari garis keturunan Sukarno.

"PDIP ingin merapat ke Koalisi Besar lantaran muncul narasi Prabowo-Airlangga dan PDIP tidak mau ketinggalan sebagai salah satu partai pendukung pemerintah," tambahnya.

Arif menambahkan PDIP  menyadari mereka berpotensi kalah jika koalisi besar terbentuk.
Keyakinan PDIP sebagai tuan rumah koalisi merupakan respons dari ketakutan PDIP ditinggalkan koalisi pemerintah.

"Sehingga PDIP harus mengambil langkah percaya diri sebagai tuan rumah dari koalisi," lanjutnya.

Di satu sisi lain, Jokowi merestui capres dari koalisi besar yang sepertinya mengarah ke sosok Prabowo Subianto. Arif menambahkan jika restu Jokowi sudah diperoleh Prabowo,  bisa saja posisi wakilnya akan jatuh pada KIB, yaitu Airlangga atau bisa saja sebaliknya.

Karena itu,  masuknya PDIP dalam wacana peleburan koalisi besar semakin mempersulit konsolidasi partai jika partai itu mendorong capres Koalisi Besar dari kadernya sendiri.

"PDIP tentu akan meminta jatah capres atau cawapres, sementara koalisi besar kemungkinan akan mengusung Prabowo-Airlangga. Posisi capres akan sulit didapatkan PDIP karena sudah jatahnya Prabowo atau Airlangga untuk maju," tegasnya.