Sindir Jokowi, Politisi Demokrat Sebut Istana Berubah Jadi Posko Pembentukan dan Pemenangan Koalisi
Demokrat menyampaikan tindakan Presiden Jokowi tersebut dinilai bukanlah sebagai sikap seorang yang negarawan.
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Hasanudin Aco
Khususnya tak membicarakan politik praktis di istana yang akan menurunkan marwah dan citra istana.
"Pak SBY sudah membuktikan, alhamudlillah sukses sebagai seorang negarawan dan demokratis sejati. Justru berkebalikan dengan apa yang dipertontonkan penguasa saat ini. 180 derajat bertolak belakang," tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya berkomentar tegas terkait tidak hadirnya Ketum Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan dengan para pimpinan Parpol pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (2/5/2023).
Jokowi mengatakan tidak hadirnya Surya Paloh karena memang tidak diundang.
“Ya memang gak diundang,” kata Jokowi di Gedung Sarinah, Jakarta, Kamis, (4/5/2023).
Jokowi mengatakan Nasdem saat ini sudah memiliki koalisi sendiri dalam Pilpres 2024.
Sementara itu partai yang diundang ke Istana merupakan partai pendukung pemerintah yang menjalin kerjasama politik ke depan.
Jokowi khawtir bila Nasdem diundang maka akan mengetahui startegi politik partai-partai di luar koalisi NasDem pada Pilpres 2024.
“Nasdem itu ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa, ya masa yang disini tahu strateginya. Kan mestinya tidak seperti itu,” katanya.
Untuk diketahui NasDem yang merupakan partai koalisi pemerintah justru mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024 bersama dengan PKS dan Demokrat yang merupakan partai oposisi.
Sementara itu partai pendukung pemerintah yang lain seperti PDIP dan PPP telah mendukung Ganjar, lalu Gerindra mendukung Prabowo Subianto, sementara Golkar, PAN, dan PKB belum memutuskan Capres yang akan didukung.
Meskipukn demikian kata Jokowi, sikap NasDem tersebut dalam politik wajar wajar saja. Dirinyapun boleh bersikap karena seorang presiden selain sebagai pejabat publik juga merupakan pejabat politik.
“Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong. Ya kan, saya berbicara berkaitan dengan pelayanan publik juga bisa dong. Ya memang ini tugas, tugas seorang presiden. Hanya memang kalau sudah ada ketetapan KPU saya itu (angkat tangan),” pungkasnya.
