TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, ikut bicara terkait Presiden Joko Widodo yang mengumpulkan enam ketua umum partai politik di Istana Negara, Jakarta.

Namun, Anas Urbaningrum bukan mengomentari Jokowinya, dia justru mengungkap bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah melakukan pertemuan partai koalisi di Istana.

"Banyak yang bertanya ke saya, apakah dulu waktu periode Presiden SBY pernah ada pertemuan partai koalisi di Istana? Ya jelas pernah, beberapa kali," kata Anas dalam akun Twitternya, dikutip Sabtu (6/5/2023)

Dia menjelaskan, dari pertemuan partai koalisi di Istana tersebut, ada salah satu partai yang tak diundang.

"Ada juga pertemuan partai koalisi di Istana, tetapi salah satu partai koalisi tidak diundang. Tentu konteks tidak diundangnya berbeda dengan kejadian periode Presiden Jokowi," jelasnya

Sebelumnya, Partai Demokrat mengkritik pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan enam ketua umum partai politik (parpol) koalisi pemerintah di Istana Presiden atau Merdeka, Jakarta Pusat pada Selasa (2/5/2023).

Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan Istana Presiden seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan bukan menjadi tempat untuk kepentingan golongan.

"Istana Presiden seharusnya digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Bukan untuk kepentingan pribadi, ataupun kelompok golongan tertentu," ujarnya ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (3/5/2023).

Baca juga: Surya Paloh Berencana Temui Jokowi Usai Tak Diundang ke Istana

Selain itu, Herzaky mengungkapkan jelang akhir masa jabatan Jokowi sebagai presiden justru digunakan untuk masuk ke ranah politik praktis.

Ia juga mengkritik Jokowi yang turut mengintervensi koalisi parpol yang akan bertanding di Pilpres 2024 mendatang.

Menurutnya, jelang akhir masa jabatanya, Herzaky mendesak Jokowi agar tetap berfokus berkarya untuk negara.

Dia juga menginginkan agar Jokowi selaku presiden menjaga ruang demokrasi yang sama untuk seluruh masyarakat.

"Sangat disayangkan kalau makin menjelang akhir masa jabatannya, Presiden kalau malah sibuk masuk ke ranah politik praktis, dukung-mendukung, apalagi intervensi proses koalisi atau kerja sama antar parpol dalam Pilpres 2024."

"Presiden seharusnya fokus memberikan karya terbaik, yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Menjaga ruang demokrasi kita agar benar-benar memberikan kesempatan yang sama untuk semua," jelasnya