TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi begitu bersemangat saat berpidato pada acara Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5/2023) kemarin.

Dalam pidatonya, Jokowi membahas soal kriteria pemimpin bagi masa depan Indonesia.

Menurut Jokowi, Indonesia membutuhkan pemimpin yang dekat dengan rakyat, tegas, dan berani demi kepentingan rakyat.

"Negara ini adalah negara besar. Bangsa ini adalah bangsa besar. Penduduk kita sudah 280 juta, kurang lebih. Rakyat kita butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang bener. Yang dekat dengan rakyat," kata Jokowi pada acara Musra kemarin.

Pernyataan Jokowi tersebut kemudian ditafsirkan sebagai sinyal-sinyal dukungan kepada tokoh yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang.

Sebagaimana diketahui ada tiga tokoh yang digadang bakal maju Capres.

Mereka adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.

Dari ketiganya yang sangat mungkin didukung Jokowi adalah Prabowo dan Ganjar.

Lalu dari kedua nama itu, siapakah sosok yang dimaksud oleh Jokowi dalam Musra kemarin.

Pengamat politik sekaligus Direktur Esksekutif Centre for Indonesian Strategis Actions (CISA) Herry Mendrofa, angkat bicara mengomentari pernyataan Jokowi dalam acara Musra kemarin.

Baca juga: Pidato Berapi-api Jokowi di Puncak Musra, Singgung Pemimpin Berani

"Dari konteks semiotika politik bisa dimaknai pada kecenderungan Jokowi mengendorse Prabowo apalagi jika dilihat berdasarkan latarbelakang, komunikasi hingga posisi Prabowo hari ini," ujarnya kepada Tribunnews.com, Senin (15/5/2023).

Di samping itu, sambungnya, jika melihat pidato Jokowi secara utuh, secara ringkas bahwa pemimpin yang diungkapkan Jokowi setidak-tidaknya harus memiliki kemampuan dan strategi dalam rangka mengamankan sumber daya, punya visi kesejahteraan serta diplomasi internasional yang unggul.

"Ttentunya posisi Menhan hingga hari ini sekaligus sebagai mantan prajurit harusnya clue ini mengarah ke Prabowo."

"Namun di sisi lain, pidato Jokowi ini bisa dikategorisasi sebagai narasi-narasi normatif belaka karena pada prakteknya Jokowi menginginkan pemimpin yang melanjutkan program dan kerja pemerintahannya," katanya.