DPR Tolak Revisi PKPU 10/2023, 9 Fraksi yang Bicara Semuanya Pria, Tak Ada Perempuan Bersuara di RDP
Sembilan perwakilan yang angkat bicara dari masing-masing fraksi untuk menolak revisi PKPU 10/2023 semuanya bergender laki-laki.
Penulis: Mario Christian Sumampow
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR RI menolak merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 10/2023 yang dinilai merugikan keterwakilan perempuan dalam pemilu.
Keputusan ini diucapkan oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam Rapat Dengar Pendapat (DPR) dengan lembaga penyelenggara pemilu Rabu (17/5/2023).
Sebelum keputusan, semua fraksi mengemukakan pendapatnya soal apakah PKPU 10/2023 harus direvisi atau tidak.
Sembilan perwakilan yang angkat bicara dari masing-masing fraksi untuk menolak revisi ini semuanya bergender laki-laki.
Tidak ada satu pun perempuan dari perwakilan fraksi yang bersuara dalam RDP.
Baca juga: Komnas Perempuan Desak KPU Segera Revisi PKPU 10/2023
Adapun anggota Komisi II dari masing-masing fraksi ini adalah Arif Wibowo dari PDIP, Agung Widyantoro dari Golkar, Irwan Ardi Hasman dari Gerindra, dan Saan Mustopa dari NasDem.
Kemudian Yanuar Prihatin dari PKB, Muhamad Muraz dari Partai Demokrat, Aus Hidayat Nur dari PKS, Guspardi Gaus dari PAN, dan Syamsurizal dari PPP.
Mayoritas sepakat menolak revisi dengan alasan tahapan pemilu sudah berjalan serta saat proses daftar bakal calon legislatif (bacaleg), semua partai politik peserta pemilu telah mendaftarkan perempuan lebih dari target 30 persen.
"PKPU nomor 10 ini kan sudah berjalan. Bukan hanya sudah disahkan, tapi sudah dijalankan, proses tahapan juga tentu itu sudah kita lalui terpenuhi," kata Saan Mustopa saat menyuarakan pendapat dalam RDP.
"Kalau misal tiba-tiba dalam proses perjalanannya ada revisi dan sebagian tentu banyak konsekuensi," tambahnya.
Baca juga: DPR Tolak Revisi PKPU 10/2023 yang Dinilai Merugikan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu
Hal senada juga disampaikan oleh Arif Wibowo saat mewakilkan fraksi PDIP.
"Karena itu tidak perlu ada perubahan yang justru membuat situasi menjadi tidak kondusif dan saya kira ini adalah keadaan yang tentu tidak kita harapkan dalam pelaksanaan pemilu 2024 ini," tuturnya.
"Jadi fraksi PDIP memandang dan bersikap bahwa PKPU tidak perlu diubah," Arif menegaskan.
Atas kesepakatan dan kesamaan pandangan oleh semua fraksi, DPR Komisi II pun memutuskan untuk tidak merevisi PKPU 10/2023 yang sebelumnya diprotes oleh Koalisi Masyarakat Peduli Perempuan.
