TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana turut menanggapi pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), yang mengaku ikut mencampuri atau cawe-cawe di dalam kontestasi politik 2024 mendatang.

Menurut Denny Indrayana, sejatinya Presiden di dalam pertarungan pemilihan presiden (Pilpres) berperan layaknya wasit sehingga harus mengedepankan sisi keadilan bagi seluruh pihak yang bertanding.

"Presiden Jokowi seharusnya tidak berpihak. Dalam Pilpres 2024, peran Beliau adalah wasit. Kompetisi harus dibiarkan berjalan adil buat semua kesebelasan," kata Denny dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/5/2023).

Terlebih, dalam cawe-cawe Jokowi saat ini, Denny menilai kalau ada upaya untuk menjegal salah satu kontestan yang bertarung.

Hal tersebut menurut mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI (Wamenkumham) itu, menunjukkan kalau Jokowi sudah tidak netral dan memiliki keberpihakan.

Atas hal itu menurut Denny, sikap Jokowi sebagai presiden yang tidak netral terhadap dukungannya tersebut dinilai telah melanggar konstitusi.

"Tidak boleh wasit mendukung tim Prabowo- Pranowo, sambil berusaha mendiskualifikasi tim Anies Baswedan. Presiden yang tidak netral, melanggar amanat konstitusi untuk menjaga pemilu yang jujur dan adil," tukas dia.

Jokowi Akui Cawe-Cawe

Dalam pertemuan dengan para pimpinan media nasional, Jokowi menyinggung soal cawe-cawe dirinya pada Pilpres 2024.

Kepada mereka, Jokowi mengatakan ia harus cawe-cawe di Pilpres 2024, untuk kepentingan negara.

"Ya cuma cawe-cawe sih. Ada lebih dari 7 kali pak presiden mengatakan cawe cawe,” kata GM News and Current Affairs Kompas TV Yogi Nugraha, usai pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (29/5/2023).

Baca juga: Pramono Anung: Jokowi Cawe-cawe Bukan untuk Pengaruhi Hasil Pemilu

Yogi mengatakan dalam pertemuan tersebut Jokowi menekankan ikut cawe-cawe karena menyangkut kepentingan nasional.

Awalnya, Jokowi membicarakan soal momentun penting dalam 13 tahun ke depan. Negara-negara yang memiliki momentum 13 tahun tersebut yang akan naik atau tumbuh.

“Kemudian dikaitkan lah dengan soal Capres. Tadi (Jokowi) mengatakan begini "pemimpin di tahun 2024, 2029 dan 2034 itu sangat krusial untuk mewujudkan 13 tahun,” katanya.